Padang, Sinyalgonews.com,— Fenomena penempatan siswa bermasalah di barak militer sebagai upaya pembinaan karakter menimbulkan polemik dalam wacana pendidikan nasional. Kebijakan ini, seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Mei 2025, di mana 39 siswa SMP dikirim ke Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha di Purwakarta, mencerminkan krisis kepercayaan terhadap sistem pendidikan sipil tradisional. Kebijakan ini mengundang perdebatan dari berbagai kalangan, baik yang mendukung efektivitas pendekatan militer dalam membentuk kedisiplinan, maupun yang menentangnya atas dasar hak anak dan potensi trauma psikologis.
Kelebihan Pendidikan Sipil: Idealisme dan Tujuan Filosofis
Secara ideal, pendidikan sipil bertujuan membentuk warga negara yang aktif, demokratis, dan berpikir kritis. UNESCO menekankan pentingnya pendidikan yang membangun kesadaran kritis, dialog partisipatif, dan nilai-nilai inklusif. Metode seperti diskusi kelas, proyek kolaboratif, dan simulasi demokrasi menjadi inti dari proses ini. Pendidikan sipil memberi ruang bagi ekspresi diri dan pembangunan karakter berdasarkan refleksi, bukan paksaan.
Paulo Freire, dalam Pedagogy of the Oppressed, menekankan bahwa pendidikan sejati harus membebaskan, bukan menindas. Ia menyebut pendidikan sebagai “praktik kebebasan,” di mana murid bukan sekadar objek, tetapi subjek yang aktif dalam proses pembelajaran. Pendidikan sipil seharusnya memanusiakan peserta didik dan menghormati pengalaman hidup mereka, termasuk mereka yang dianggap bermasalah.
Kenyataan Pendidikan Sipil di Indonesia: Das Sein
Namun realitasnya, sistem pendidikan sipil di Indonesia sering kali gagal menjangkau anak-anak yang tergelincir. Banyak sekolah terjebak pada rutinitas administratif, guru kehilangan otoritas dalam mendisiplinkan siswa karena kekhawatiran melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Akibatnya, siswa yang terlibat narkoba, tawuran, bolos sekolah, atau konflik keluarga, merasa terasing dan kehilangan arah.
Alih-alih menjadi ruang penyembuhan, sekolah berubah menjadi institusi normatif yang menolak keberadaan anak-anak yang berbeda atau menyimpang. Dalam konteks ini, pendidikan sipil gagal memberikan ruang rehabilitatif dan cenderung menyerahkan siswa bermasalah kepada sistem eksternal.
Pendidikan Militer: Disiplin sebagai Terapi Kejut
Pendidikan militer menawarkan struktur dan rutinitas yang tegas. Kegiatan seperti bangun pagi, baris-berbaris, olahraga fisik, hingga konseling motivasi, memberikan efek “shock therapy” terhadap anak-anak yang kehilangan arah. Pendekatan ini menekankan keteraturan, kepatuhan hierarkis, dan ketahanan fisik-mental.
Dalam kasus di Purwakarta, siswa dilibatkan dalam rutinitas militer dengan persetujuan orang tua. Hasilnya, ada indikasi peningkatan kerapihan dan kedisiplinan. Namun, pendekatan ini menuai kritik keras, terutama dari aspek psikologi anak, potensi trauma, dan ketiadaan landasan hukum yang jelas.
Pendidikan Freirean vs Pendidikan Militer
Menurut Freire, sistem pendidikan yang menindas melanggengkan ketidakadilan dan ketimpangan. Dalam kerangka ini, pendidikan militer berpotensi memperkuat struktur otoritarianisme dan mengabaikan suara anak. Ketika anak yang bermasalah tidak diberi ruang untuk memahami, mengungkapkan, dan merefleksikan pengalaman hidupnya, maka pelatihan hanya menjadi penaklukan, bukan penyembuhan.
Namun, Freire juga menekankan bahwa perubahan harus berangkat dari kenyataan. Dalam konteks Indonesia, kegagalan pendidikan sipil mengharuskan introspeksi mendalam. Pendidikan sipil tidak cukup hanya idealistik—ia harus menawarkan solusi konkret, terutama bagi mereka yang berada di pinggiran sistem.
Menuju Model Hybrid: Barak Cinta di Sekolah
Munculnya pendekatan militer bukan sekadar pilihan pragmatis, tetapi juga kritik tajam terhadap tumpulnya pendidikan sipil. Maka, jalan keluar bukanlah menolak salah satu secara total, tetapi menciptakan sintesis: model pendidikan hybrid yang menggabungkan kedisiplinan militer dengan kasih sayang pendidikan sipil.
Konsep “barak cinta” bisa menjadi metafora untuk ruang pendidikan yang tegas namun manusiawi. Sekolah harus menjadi tempat yang memiliki struktur jelas, batasan tegas, tetapi juga penuh empati dan dialog. Guru perlu diberi otoritas kembali, namun dalam kerangka yang menghormati hak anak dan prinsip pendidikan yang membebaskan.
Kesimpulan
Penitipan siswa bermasalah ke barak militer adalah alarm keras bagi sistem pendidikan sipil. Bukan hanya tentang efektivitas kedisiplinan, tetapi juga tentang kegagalan sistem yang meminggirkan anak-anak yang butuh perhatian khusus. Pendidikan sipil harus berevolusi: dari sistem normatif menjadi ruang transformatif. Pendidikan harus kembali menjadi proses memanusiakan manusia, sebagaimana diimpikan Freire bukan sekadar mendisiplinkan, tetapi menyembuhkan dan membebaskan.
( Mat )
