Padang, Sinyalgonews.com,— Sumatera Barat kembali menjadi sorotan nasional dengandimulainya pembangunan Flyover Panorama I Sitinjau Lauik. Proyek ini, yang telah lama dinanti, akhirnya terealisasi melaluiskema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilaiRp2,793 triliun. Groundbreaking dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo pada 3 Mei 2025, disaksikan oleh GubernurMahyeldi dan anggota DPR RI Andre Rosiade.
Flyover sepanjang 2,789 kilometer ini dirancang untukmengatasi jalur ekstrem Sitinjau Lauik yang rawan longsor dan kecelakaan. Namun, di balik euforia pembangunan, munculpertanyaan tentang prioritas dan dampak proyek ini terhadapmasyarakat dan lingkungan.
Antara Kebutuhan dan Kepentingan
Gubernur Mahyeldi menyatakan bahwa pembangunan flyover ini bukan hanya soal kelancaran lalu lintas, tetapi juga menyangkut nyawa . Namun, beberapa pihak mempertanyakanapakah proyek ini benar-benar menjadi prioritas utamadibandingkan dengan kebutuhan mendesak lainnya, sepertiperbaikan irigasi, pengendalian banjir, dan pengamanan pantai.
Selain flyover, Gubernur Mahyeldi juga mengusulkan berbagaiproyek strategis lainnya kepada Menteri PUPR, antara lain perbaikan Irigasi Bandar Sirukam di Solok, pembangunan Sabo Dam Marapi dan Singgalang, pengendalian banjir Sungai Batang Sumpur dan Batang Batahan, serta pengamanan Pantai Air Haji di Pesisir Selatan.
Dampak Sosial dan Lingkungan
Pembangunan flyover ini membutuhkan lahan sekitar 18,7 hektare, terdiri dari 10,1 hektare lahan masyarakat dan 8,6 hektare hutan lindung. Proses pembebasan lahan dan dampaknyaterhadap masyarakat setempat menjadi perhatian serius. Enam unit bangunan terdampak, termasuk rumah tinggal dan tempatusaha, harus direlokasi .
Selain itu, pembangunan di kawasan hutan lindungmenimbulkan kekhawatiran akan dampak lingkungan, terutamaterkait dengan konservasi dan risiko bencana alam. Menteri PUPR Dody Hanggodo menekankan pentingnyamemperhitungkan struktur tahan gempa dalam pembangunanflyover ini, mengingat Sumatera Barat berada di wilayah rawangempa .
Politik di Balik Pembangunan
Pembangunan flyover ini juga tidak lepas dari dinamika politik. Andre Rosiade, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, menyatakan bahwa proyek ini merupakan komitmen PresidenPrabowo untuk membangun Sumatera Barat, meskipun kalahdalam Pilpres di provinsi ini . Pernyataan ini menimbulkanpertanyaan tentang sejauh mana pembangunan infrastrukturdipengaruhi oleh kepentingan politik dan bagaimana hal inimemengaruhi prioritas pembangunan di daerah.
Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan
Pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat harus didasarkanpada kebutuhan masyarakat dan pertimbangan lingkungan yang matang. Transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaanproyek, serta partisipasi masyarakat, menjadi kunci keberhasilanpembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah dan pusatharus memastikan bahwa setiap proyek strategis benar-benarmemberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan tidak hanyamenjadi alat politik semata.
Sumatera Barat membutuhkan pembangunan yang tidak hanyamegah secara fisik, tetapi juga kokoh dalam prinsip keadilansosial dan kelestarian lingkungan. Hanya dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat menjadi fondasi bagikemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Ranah Minang.
