Padang, Sinyalgonews.com,--Beberapa waktu lalu, jagat maya digemparkan oleh tayangan warga Pasuruan, Jawa Timur, yang mandi susu dalam sebuah prosesi adat. Susu segar, yang di banyak tempat merupakan simbol kesejahteraan dan asupan bergizi, justru disiram ke tubuh orang dewasa dalam upaya meraih berkah dan keberuntungan. Sementara itu, di sudut-sudut negeri, masih banyak anak-anak yang perutnya mengerut karena kekurangan zat gizi esensial.
Pemandangan itu tak sekadar menggambarkan ironi sosial. Ia membuka luka lama dalam rantai produksi pangan kita: betapa absurdnya sistem tata niaga susu di negeri yang dulu dielu-elukan sebagai kolam susu, sebagaimana dinyanyikan Koes Plus. Di tanah yang katanya subur makmur, para peternak justru harus membuang hasil panennya karena tak tertampung industri.
Paradoks di Sentra Susu
Pasuruan bukan daerah sembarangan dalam kontribusi produksi susu nasional. Namun ironisnya, peternak setempat mengaku lebih sering dirugikan daripada diuntungkan. Harga susu sapi segar mereka hanya dihargai Rp4.000 hingga Rp5.000 per liter—angka yang bahkan belum menutup biaya operasional harian. Kontrak yang terjalin bertahun-tahun dengan pihak industri pun kian rapuh. Sejak September 2024, distribusi tersendat dengan dalih kuota terbatas dan kerusakan mesin. Sebagian besar peternak kecil hanya bisa pasrah.
Tak sedikit yang akhirnya membuang hasil panen. Bukan karena kualitas susu buruk, tapi karena tidak ada yang menampung. Sementara industri besar tetap mengimpor susu bubuk dari luar negeri dengan alasan efisiensi produksi. Dalam skema ini, peternak lokal seolah menjadi pion yang bisa dikorbankan kapan saja.
Antara Anak Kurus dan Janji Negara
Data stunting nasional yang masih bertengger di atas 20% seharusnya menjadi alarm serius bagi pengambil kebijakan. Ironisnya, ketika negeri ini berlimpah susu yang tak terserap, justru anak-anak di pelosok masih kekurangan nutrisi. Pemerintah memang sering menyuarakan program susu gratis, tapi implementasinya bak gema di ruang kosong—nyaring di permukaan, hampa di akar rumput.
Program-program gizi bersifat jangka pendek dan tidak terintegrasi dengan upaya mendorong produksi lokal. Distribusi gizi yang tidak merata menjadi cermin bahwa kita belum berhasil membangun fondasi ketahanan pangan yang merata. Bahkan, bisa dikatakan negara gagal menjadi penghubung antara peternak yang kelebihan pasokan dan masyarakat yang kekurangan asupan.
Ketimpangan yang Diabaikan
Ada yang janggal dalam narasi besar ketahanan pangan nasional. Pemerintah sering beralasan bahwa impor adalah keniscayaan karena produksi dalam negeri tidak mencukupi. Namun realitas di lapangan membantahnya. Ketika susu lokal dibuang karena tak terbeli, sementara industri justru mendatangkan pasokan dari luar negeri, artinya ada masalah serius dalam orientasi kebijakan.
Peternak lokal merasa terasing di tanah sendiri. Mereka kerap dianggap sekadar pemasok, bukan mitra strategis dalam ekosistem pangan. Tidak adanya jaminan harga dasar, lemahnya posisi koperasi peternak, serta minimnya insentif untuk industri yang menyerap produksi lokal membuat ketimpangan semakin lebar. Negara seolah hadir hanya di baliho kampanye, bukan di kandang sapi dan dapur rakyat.
Arah Ulang Kebijakan Pangan
Pemerintah perlu mengambil sikap lebih dari sekadar retorika. Peningkatan konsumsi susu nasional harus sejalan dengan keberpihakan pada produksi lokal. Industri harus didorong—bahkan diwajibkan—untuk menyerap hasil peternak rakyat. Koperasi perlu diperkuat dengan modal, akses pasar, dan pelatihan manajemen distribusi.
Lebih jauh, sistem distribusi gizi harus dipikirkan secara menyeluruh—dari peternak, pengepul, hingga konsumen akhir. Negara tak boleh lagi hanya bertindak sebagai penonton di tengah pertarungan pasar yang tidak adil. Jika tidak, ketimpangan ini hanya akan terus berulang, dan generasi mendatang tetap tumbuh dalam kekurangan.
Penutup: Negeri Susu yang Kehilangan Rasa
Susu yang mestinya menyambung hidup malah dibuang ke tanah. Anak-anak kurus tetap menanti asupan bergizi, sementara peternak putus harapan. Dalam negara yang mengklaim diri sebagai tanah subur nan kaya, realitas ini menjadi tamparan keras. Jika negara terus sibuk membuat program tanpa keberpihakan nyata, jangan salahkan rakyat jika mereka akhirnya bertanya: susu untuk siapa?
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Andalas
