Padang, Sinyalgonews.com,— Riuh rendah di depan Kompleks Parlemen Senayan belumjuga reda ketika kabar itu beredar: Ahmad Syahroni dan Nafa Urbach resmi dinonaktifkan dari keanggotaan DPR RI oleh Partai NasDem. Keputusan itu ditandatangani KetuaUmum Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim, berlaku efektif 1 September 2025.
Langkah drastis NasDem bukan muncul tanpa sebab. Syahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR, melontarkanpernyataan yang menyulut bara di tengah gelombang protespembubaran DPR. Ia menyebut massa aksi sebagai “orang tolol sedunia”. Ucapannya viral, memancing reaksi publikyang sudah lama gerah dengan gaya hidup mewah para legislator. Nafa Urbach, artis yang baru beberapa bulan laluresmi duduk di Senayan, juga terseret setelah komentarnyasoal tunjangan DPR dinilai tidak peka.
“Bagi Partai NasDem, aspirasi masyarakat harus tetapmenjadi acuan utama perjuangan partai,” ujar HermawiTaslim dalam keterangan resminya, Senin, 1 September. NasDem menyebut penonaktifan keduanya sebagai langkahdisiplin. Meski istilah yang dipakai “nonaktif”, pengamatpolitik menilai jalan menuju Pergantian Antar Waktu (PAW) hampir pasti ditempuh. “Kalau sudah seperti ini, tinggal menunggu administrasi. Kursi mereka akan segeradiganti caleg berikutnya,” kata seorang analis dariUniversitas Indonesia.
Gelombang Sanksi
NasDem bukan satu-satunya partai yang panik meredamamarah publik. Di hari yang sama, Partai Golkar juga mengumumkan keputusan serupa terhadap Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI. Surat penonaktifan ditandatanganiKetua Umum Bahlil Lahadalia dan Sekjen Sarmuji, efektif1 September 2025. Adies dianggap telah melukai hatirakyat setelah ucapannya soal “kenaikan tunjangan DPR” tersebar luas.
“Ini bentuk pendisiplinan dan penegakan etika politik,” kata Sarmuji. “Golkar tidak akan membiarkan kadernyamenjauh dari aspirasi masyarakat.” Meski begitu, berbedadengan NasDem, Golkar masih menyisakan ruangkompromi. Status Adies hanya dinonaktifkan sementara, tanpa tanda-tanda akan segera di-PAW. Kursinya di Senayan tidak langsung kosong, hanya dibekukan.
Dari kubu Partai Amanat Nasional, keputusan lebihmengejutkan datang terhadap dua figur populer: Eko Patriodan Uya Kuya. Keduanya resmi dinonaktifkan sebagaianggota DPR RI oleh DPP PAN, diumumkan Wakil KetuaUmum Viva Yoga Mauladi. “Keputusan ini berlaku per 1 September 2025. Kami juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menyerahkan penyelesaian pada mekanisme yang ada,” ujar Viva Yoga.
Eko, komedian yang lama berkiprah di DPR, menjadisorotan setelah unggahan parodinya dianggap meremehkankeresahan rakyat. Rumahnya sempat didatangi massa. Nasib serupa dialami Uya Kuya, yang rumahnya dijarahmassa setelah pernyataannya viral di media sosial. PAN memilih langkah cepat: membekukan keduanya dariseluruh aktivitas parlemen.
Diberhentikan vs Dinonaktifkan
Publik sempat bingung membedakan istilah yang dipakaipartai. Untuk Syahroni dan Nafa, banyak media memberitakan mereka “diberhentikan”. Sementara untukAdies, Eko, dan Uya, statusnya hanya “dinonaktifkan”. Padahal, secara hukum politik, perbedaan istilah ini sangat menentukan nasib mereka.
“Diberhentikan berarti keanggotaan DPR hilang permanen. Kursinya segera diisi melalui PAW,” kata pengamat dariLIPI. Seluruh hak, gaji, dan fasilitas anggota DPR langsungberhenti.
Sedangkan “dinonaktifkan” berarti ditangguhkan sementaraoleh partai. Nama mereka masih tercatat secaraadministratif sebagai anggota DPR, tetapi tidak bisamenjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Hak-hak seperti gaji dan tunjangan juga dihentikan. Status ini bisa dipulihkan jika partai mengubah keputusan, ataudilanjutkan ke PAW bila tekanan publik kian kuat.
Dengan begitu, Syahroni dan Nafa praktis sudahkehilangan kursinya, tinggal menunggu proses administrasiKPU. Adapun Adies, Eko, dan Uya masih menyimpanpeluang untuk diselamatkan partai, meski saat ini merekadibekukan.
Krisis Legitimasi
Lima nama yang tumbang dalam satu pekan mencerminkankrisis legitimasi yang melanda DPR RI. Gelombang protesdi Senayan menuntut pembubaran lembaga legislatif bukansekadar luapan emosi sesaat. Ia berakar dari rasa muakpublik terhadap gaya komunikasi dan gaya hidup wakil rakyat.
Syahroni, misalnya, dikenal sebagai legislator flamboyanyang kerap memamerkan koleksi mobil mewah. Ketika iamenyebut massa aksi “orang tolol sedunia”, kesan “politikpamer” kian menguat. “Rakyat marah bukan hanya karenakata-katanya, tapi karena sudah lama melihat jurang yang lebar antara kehidupan DPR dan masyarakat,” kata analispolitik dari Universitas Gadjah Mada.
Fenomena ini memaksa partai bergerak cepat. NasDemmemilih tegas, menendang kader yang sudah tidak bisadiselamatkan. Golkar dan PAN mengambil jalan tengah, dengan sanksi nonaktif. “Mereka tidak mau kehilangankursi sekaligus menjaga citra di depan publik,” ujar seorangpeneliti politik dari CSIS.
Ujian Partai
Keputusan partai-partai besar ini menandai ujian seriusbagi sistem politik Indonesia. Bagi NasDem, langkahmemecat Syahroni dan Nafa bisa menegaskan posisi partaisebagai pendengar aspirasi rakyat. Namun konsekuensinyaadalah kehilangan figur populer yang sebelumnyadiandalkan mendulang suara.
Golkar dan PAN masih berhitung. Dinonaktifkannya Adies, Eko, dan Uya bisa dianggap sebagai “suspensi politik”—hukuman cukup keras tanpa benar-benar kehilangan kursi. “Tapi kalau tekanan publik tidak mereda, ujungnya tetapPAW,” kata pengamat dari Universitas Airlangga.
Krisis ini juga menyingkap kelemahan mekanisme etik di DPR. Selama ini, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lebih sering tumpul menghadapi pelanggaran etika anggotaDPR. Sanksi justru datang dari partai politik, bukan darilembaga internal DPR.
Senayan di Persimpangan
Hingga akhir Agustus 2025, demonstrasi di depanKompleks Parlemen Senayan masih berlangsung. Massa mendesak pembubaran DPR, menolak kebijakan kenaikantunjangan, dan menuntut perombakan menyeluruh. Penonaktifan lima anggota DPR tidak serta-mertameredakan kemarahan publik.
“Ini bukan soal lima orang, tapi soal budaya politik di Senayan,” kata seorang aktivis mahasiswa di sela aksi.
Senayan kini berada di persimpangan. Apakah partai-partaiakan melanjutkan sanksi hingga PAW, ataukah memilihjalan kompromi untuk menyelamatkan kursi mereka? Jawabannya akan menentukan seberapa jauh DPR bisamemulihkan kembali kepercayaan publik.
(***)
