JAKARTA , Sinyalgonews.com– Kejutan besar terjadi di tubuh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setelah dua pejabat eselon I di lingkungan kementerian kompak mengundurkan diri dari jabatan strategisnya pada Kamis (26/2/2026).
Kedua pejabat yang memilih mundur tersebut adalah Dirjen Sumber Daya Air (SDA), Dwi Purwantoro, dan Dirjen Cipta Karya, Dewi Chomistriana. Langkah mundur mereka menjadi sorotan publik dan pengamat kebijakan anggaran, terutama karena masing-masing memegang pagu anggaran besar di internal kementerian — total mencapai sekitar Rp 46,78 triliun.
Menurut data internal Kementerian PU, Direktorat Jenderal SDA yang dipimpin Dwi Purwantoro selama ini mengelola alokasi anggaran triliunan rupiah untuk berbagai program strategis air dan irigasi nasional, termasuk pembangunan infrastruktur air baku, sistem irigasi pertanian, hingga program ketahanan air di berbagai daerah. Sementara itu, Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana mengawasi anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur permukiman, air minum, sanitasi, serta penyediaan fasilitas publik di perkotaan dan perdesaan.
Kedua pejabat tersebut secara resmi telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Menteri PU. Namun hingga berita ini diturunkan, alasan resmi pengunduran diri belum diumumkan secara lengkap oleh Kementerian. Pernyataan resmi dari Menteri atau juru bicara kementerian juga belum dirilis secara terbuka, sehingga menimbulkan spekulasi dan pertanyaan soal alasan mundurnya kedua pejabat ini.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, menyatakan bahwa posisi kedua dirjen tersebut akan sementara diisi oleh pejabat pelaksana harian (Plh) dari jajaran sekretariat ditjen masing-masing sampai solusi permanen ditetapkan. Pernyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa proses transisi kepemimpinan sedang berjalan di internal kementerian.
Pengunduran diri dua pejabat eselon I ini terjadi di tengah perhatian publik terhadap pengelolaan anggaran nasional yang makin ketat dan diawasi sejak efisiensi besar-besaran dalam APBN 2025–2026 oleh pemerintah pusat. Kebijakan efisiensi tersebut menekan banyak kementerian untuk meninjau ulang prioritas pengeluaran dan mengatur ulang rencana proyek infrastruktur yang sebelumnya sudah dianggarkan.
Meski belum dirinci secara resmi, sejumlah analis kebijakan publik melihat fenomena mundurnya dua dirjen besar ini sebagai indikasi tekanan internal yang mungkin muncul akibat tantangan dalam penyerapan anggaran serta dinamika prioritas proyek pembangunan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian PU termasuk salah satu kementerian dengan alokasi anggaran terbesar di pemerintahan, sekaligus menjadi sorotan dalam hal efektivitas penyerapan anggaran dan pencapaian target pembangunan.
Pengamat anggaran nasional menyarankan agar Kementerian PU segera memberikan penjelasan komprehensif kepada publik tentang penyebab mundurnya kedua pejabat ini, agar tidak memicu spekulasi yang bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola anggaran negara. Mereka juga berharap agar perubahan kepemimpinan ini tidak mengganggu implementasi proyek-proyek strategis yang telah direncanakan, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat luas.
Berita akan terus kami update apabila sudah ada pernyataan resmi dari Kementerian PUPR atau pihak terkait lainnya.
Editor : TEUKU HUSAINI
Sinyalgonews.com
