Oleh: TEUKU HUSAINI
Di tengah gemuruh konflik global dan hiruk-pikuk propaganda yang saling menuding, ada satu garis batas yang tak boleh dilanggar: jangan seret nama Allah ke dalam ambisi perang manusia.
Terlalu sering kita mendengar klaim yang terdengar suci—“kami menang karena Allah bersama kami.” Kalimat ini mungkin menggugah emosi, tetapi jika tidak ditempatkan secara benar, ia bisa menjadi senjata yang menyesatkan. Allah bukan alat legitimasi. Allah bukan simbol yang bisa diklaim sepihak untuk membenarkan kepentingan duniawi.
Ketika nama-Nya dipanggul untuk membenarkan konflik yang sarat kepentingan politik, kekuasaan, dan strategi, maka yang terjadi bukan lagi perjuangan suci—melainkan manipulasi suci.
Sejarah Islam memang dipenuhi dengan doa, tawakal, dan keyakinan kepada pertolongan Allah. Tetapi sejarah juga mengajarkan satu hal penting: tidak ada manusia yang berhak mengklaim secara mutlak bahwa Allah berada di pihaknya dalam setiap konflik. Terlebih ketika keadilan masih menjadi tanda tanya.
Karena dalam Islam, ukuran bukan siapa yang paling lantang membawa nama Tuhan—tetapi siapa yang paling adil, paling jujur, dan paling lurus jalannya.
Menyeret nama Allah untuk membenarkan tindakan yang belum tentu benar adalah keberanian yang berbahaya. Lebih berbahaya lagi ketika klaim itu dipaksakan menjadi opini publik—seolah yang tidak setuju dianggap keluar dari kebenaran.
Di sinilah akal sehat diuji. Di sinilah iman harus dijaga.
Kita harus mampu membedakan: mana doa, mana propaganda. Mana tawakal, mana ambisi. Mana perjuangan, mana kepentingan.
Dan prinsip ini tidak hanya berlaku dalam konflik global—tetapi juga dalam perjalanan kita membangun daerah dan peradaban.
Sementara itu, di tanah sendiri, Sumatera Barat berdiri di persimpangan sejarah. Tahun 2045 bukan sekadar angka—ia adalah penentuan: apakah kita menjadi pelaku, atau hanya penonton di negeri sendiri.
Gagasan tentang Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) bukan sekadar wacana administratif. Ia adalah peluang. Namun peluang tidak pernah bekerja sendiri.
DIM hanyalah kendaraan. Yang menentukan arah adalah manusia—SDM yang unggul, berkarakter, dan berani berpikir jauh ke depan.
Minangkabau sebenarnya telah memiliki fondasi yang kokoh: ABS-SBK. Sebuah filosofi yang bukan hanya warisan, tetapi sistem nilai yang lengkap—mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam.
Masalahnya, hari ini nilai itu sering berhenti di slogan. Dipajang, tapi tidak dijalankan. Dibanggakan, tapi tidak diterjemahkan dalam kebijakan nyata.
Padahal waktu tidak menunggu.
Bonus demografi di depan mata bisa menjadi berkah—atau justru bencana. Stunting masih menjadi ancaman. Penguasaan teknologi masih tertinggal. Identitas generasi muda mulai tergerus.
Jika ini dibiarkan, maka 2045 bukan masa keemasan—melainkan masa penyesalan.
Karena itu, Sumbar harus bergerak. Bukan dengan retorika, tetapi dengan strategi.
Nagari harus menjadi pusat kebangkitan—tempat lahir generasi sehat, cerdas, dan berkarakter. Surau tidak cukup hanya menjadi simbol spiritual, tetapi harus hidup kembali sebagai pusat ilmu dan peradaban.
Tradisi merantau harus diangkat menjadi kekuatan global. Diaspora Minang bukan sekadar cerita—mereka adalah aset. Mereka harus ditarik kembali, walau sementara, untuk mentransfer ilmu dan jaringan.
Ekonomi harus dibangun dengan kearifan: berbasis adat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. “Alam takambang jadi guru” tidak boleh hanya jadi pepatah—ia harus menjadi arah pembangunan.
Dan yang paling penting: tata kelola harus bersih. Tidak ada masa depan bagi daerah yang korup. Tidak ada harapan bagi generasi muda jika sistemnya busuk.
Akhirnya, kita kembali pada satu titik yang sama:
Jangan jadikan agama sebagai tameng kepentingan.
Jangan jadikan Allah sebagai alat pembenaran.
Dan jangan pula jadikan Minangkabau sekadar cerita masa lalu.
Karena jika nama Tuhan diperalat, iman akan runtuh.
Dan jika peluang sejarah disia-siakan, peradaban akan tertinggal.
Pilihan ada di tangan kita—
Menjadi bangsa yang berpikir jernih dan bertindak benar atau larut dalam ilusi dan menjadi penonton di tanah sendiri.
Minangkabau harus hidup. Bukan hanya dikenang—tetapi memimpin.
