Pasaman Barat, Sinyalgonews.com,-Penjabat (Pj) Wali Nagari Koto Gunung, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, kian disorot. Masyarakat setempat menilai kinerjanya tidak sejalan dengan kepentingan pembangunan dan pelayanan publik. Gaungan desakan agar Pj mundur dari jabatannya kini terus menguat.
Dugaan kuat mengarah pada keberpihakan Pj Wali Nagari terhadap kelompok tertentu yang terafiliasi dengan tim sukses politik. Hal ini dinilai mencederai amanah dan kepercayaan yang seharusnya diemban untuk seluruh warga nagari.
Ironisnya, hingga memasuki semester kedua tahun 2025, serapan anggaran Dana Desa (ADD) di Nagari Koto Gunung baru sekitar 20 persen. Penggunaan anggaran pun hanya terbatas pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), tanpa ada realisasi pembangunan fisik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Program fisik belum jalan, jangankan pembangunan, yang dibuat baru plang proyek. Padahal anggaran sudah turun,” ungkap salah seorang perangkat nagari yang meminta identitasnya dirahasiakan, Kamis (7/8).
Tak hanya mandek dalam pembangunan, Pj Wali Nagari juga disebut sibuk melakukan mutasi dan rotasi internal. Langkah itu dituding mengabaikan substansi utama pemerintahan nagari yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Warga pun mulai kehilangan kesabaran. “Kami sudah tidak percaya lagi. Kalau dia tidak mampu membangun nagari, sebaiknya mundur. Jangan pakai jabatan untuk agenda politik pribadi,” tegas salah seorang masyarakat Koto Gunung yang juga wartawan.
Situasi ini menjadi sorotan eksklusif karena menyangkut masa depan pemerintahan nagari dan efektivitas penggunaan Dana Desa yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan di pelosok.
Dengan jarak yang dekat dan dampak langsung yang dirasakan masyarakat, isu ini berkembang cepat di tengah-tengah warga Koto Gunung. Banyak yang mulai angkat suara secara terbuka, meminta Bupati Pasaman Barat segera turun tangan dan mengevaluasi jabatan Pj Wali Nagari.
“Kalau dibiarkan, ini bisa berdampak buruk untuk masyarakat banyak. Dana ada, pembangunan tidak jalan, masyarakat jadi korban. Ini kegagalan manajemen pemerintahan,” ujar warga lainnya.
Pj Wali Nagari Koto Gunung dinilai telah kehilangan legitimasi moral dan politik dari masyarakat. Karena itu, jalan paling terhormat menurut warga adalah mengundurkan diri secara sukarela, sebelum diberhentikan melalui mekanisme evaluasi pemerintah kabupaten.
Warga kini tengah menyusun pernyataan sikap untuk disampaikan kepada Bupati Pasaman Barat dan DPRD setempat. Mereka berharap desakan ini segera direspons demi menyelamatkan roda pemerintahan nagari.
“Nagari bukan milik kelompok, bukan milik tim sukses. Ini milik rakyat. Jika tidak mampu memimpin dengan adil, silakan mundur,” pungkas warga lainnya.
