Padang, Sinyalgonews.com,- Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy memimpin Rakor Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah antara Kanwil DJPb Sumatera Barat dengan OPD lingkup perekonomian di Ruang Rapat Kantor Gubernur, Jumat (12/1/2023)
Salah satu agenda yang dibahas adalah peningkatan volume dan nilai ekspor yang nantinya akan menjadi salah indikator besaran Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat ke daerah.
Kakanwil DJPb Syukriah HG menyatakan bahwa produk ekspor Sumbar yang dikapalkan melalui pelabuhan Provinsi lain bisa dicarikan solusinya supaya tercatat sebagai ekspor Sumbar sebagai indikator Dana Bagi Hasil, disamping memperbanyak variasi produk ekspor Sumbar ke luar negeri.
Menyikapi hal tersebut Disperindag meminta supaya dilakukan kesepakatan di tingkat pusat terlebih dahulu, karena aturan pencatatan ekspor adalah melalui dokumen PEB yang dikeluarkan Bea Cukai di pelabuhan ekspor, sementara para eksportir lebih memilih pelabuhan dengan biaya pengiriman yang lebih efisien dan terjadwal. Pelabuhan Teluk Bayur di pantai barat sejauh ini dianggap kurang menguntungkan bagi eksportir karena biaya relatif tinggi karena kapal harus memutar untuk transhipment di Singapura.
Terkait variasi produk ekspor sudah dilakukan upaya penciptaan eksportir baru melalui program Export Coaching Program yang melahirkan 30 eksportir baru dan 18 diantaranya langsung ekspor di tahun 2023. Pada umumnya produk yang diekspor adalah produk makanan olahan, kriya dan tenun.
Wakil Gubernur dalam sambutannya menyatakan komitmennya untuk memberi atensi khusus untuk masalah ekspor, karena disamping dikenal sebagai daerah dengan etnis pedagang, juga sebagai etnis IKM yang menghasilkan produk industri makanan, tekstil/ wastra dan kriya lain yang sudah dikenal sejak dulu.
“Pemprov Sumbar berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus tentang masalah ekspor ini agar bagi hasil antara pusat dengan daerah Sumatera Barat bisa lebih diringkatkan lagi” ucap Wagub.
Untuk itu kata Wagub, keberadaan Disperindag sebagai OPD yang mengurusi dua urusan tersebut dianggap tepat dan sangat dibutuhkan sebagai penopang pilar ekonomi Sumatera Barat.
(Marlim)
