KEJATI DKI JAKARTA GELEDAH K
Editor: TEUKU HUSAINI Sinyalgonews.com
Jakarta, Sinyalgonews.com,–Tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kamis (9/4/2026), terkait dugaan tindak pidana korupsi pada sejumlah kegiatan Tahun Anggaran 2023–2024.
Penggeledahan ini menyasar sejumlah ruangan penting, di antaranya Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) serta Direktorat Jenderal Cipta Karya. Bahkan, ruang kerja pejabat tinggi seperti Direktur Jenderal SDA dan Direktur Jenderal Cipta Karya turut diperiksa oleh penyidik.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariarma, menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara yang tengah diusut. Langkah ini dilakukan berdasarkan surat perintah resmi penyidikan dan penggeledahan yang telah diterbitkan sebelumnya.
Dalam penggeledahan yang berlangsung selama beberapa jam sejak siang hingga malam hari itu, penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Barang-barang yang disita meliputi dokumen penting serta perangkat elektronik yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang diselidiki.
Selain itu, tim penyidik juga terlihat membawa sejumlah barang dari lokasi, termasuk dokumen tebal dan perangkat komunikasi seperti telepon genggam, yang akan dianalisis lebih lanjut guna memperkuat pembuktian dalam proses hukum.
Meski demikian, pihak Kejati DKI Jakarta belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara yang tengah ditangani. Namun, indikasi awal mengarah pada dugaan korupsi dalam beberapa proyek di lingkungan Kementerian PU yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan sikap kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan. Ia bahkan mempersilakan penyidik untuk memeriksa seluruh ruangan di kementeriannya, termasuk ruang kerjanya sendiri, sebagai bentuk transparansi dan dukungan terhadap penegakan hukum.
Kejati DKI Jakarta menegaskan bahwa penanganan perkara ini akan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Perkembangan lebih lanjut dari kasus ini akan disampaikan kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut salah satu kementerian strategis yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur nasional. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan mampu mengungkap secara jelas dugaan penyimpangan serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.
