Padang, Sinyalgonews.com,–Sudah lebih dari dua dekade sejak otonomi daerah digulirkan sebagai jawaban atas ketimpangan pembangunan dan sentralisasi kekuasaan, namun hingga hari ini, pertanyaan yang sama terus bergema di tengah masyarakat: apakah otonomi benar-benar telah menghadirkan kesejahteraan, atau justru terjebak dalam lingkaran birokrasi yang kian menjauh dari kebutuhan rakyat?
Ketua DPRD Sumatera Barat, , menegaskan bahwa otonomi daerah tidak boleh hanya dipahami sebagai pelimpahan kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada daerah, melainkan sebagai amanah besar yang menuntut tanggung jawab, integritas, serta keberanian dalam mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.
Menurut Muhidi, ukuran keberhasilan otonomi bukan terletak pada banyaknya program yang diluncurkan, tingginya angka serapan anggaran, atau megahnya laporan kinerja tahunan, tetapi sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyentuh kehidupan masyarakat secara nyata—mulai dari peningkatan pendapatan, terbukanya lapangan kerja, hingga akses yang lebih adil terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
Di , kondisi ini masih menjadi pekerjaan rumah besar. Dengan potensi daerah yang melimpah, mulai dari sektor pariwisata, pertanian, hingga UMKM, seharusnya otonomi daerah mampu menjadi motor penggerak utama kesejahteraan. Namun realitas menunjukkan masih adanya ketimpangan pembangunan dan persoalan ekonomi yang belum terselesaikan secara merata.
Muhidi kembali menekankan bahwa otonomi daerah adalah ujian kepemimpinan. Tanpa visi yang kuat, keberanian mengambil langkah strategis, serta komitmen untuk benar-benar berpihak kepada rakyat, maka otonomi hanya akan menjadi rutinitas administratif tanpa makna.
“Rakyat tidak membutuhkan retorika yang berulang-ulang. Yang mereka butuhkan adalah bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Muhidi.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terjebak dalam zona nyaman birokrasi, melainkan berani melakukan terobosan dan inovasi dalam mengelola potensi daerah secara optimal.
Jika otonomi daerah gagal menghadirkan kesejahteraan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga masa depan pembangunan daerah itu sendiri.
Kini, masyarakat menunggu bukan lagi janji, melainkan bukti nyata. Sebab otonomi daerah sejatinya adalah alat untuk memperjuangkan keadilan sosial—dan alat itu tidak boleh kehilangan arah dalam pelaksanaannya.
Editor: TEUKU HUSAINI
Sinyalgonews.com
