Pekanbaru, Sinyalgonews.com,–Dugaan penggelontoran anggaran miliaran rupiah oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru ke sejumlah media nasional menuai sorotan tajam dari publik. Di tengah gencarnya narasi efisiensi anggaran, kebijakan ini justru memunculkan tanda tanya besar: apakah anggaran tersebut benar-benar untuk kepentingan publik, atau sekadar pencitraan?
Berdasarkan informasi yang beredar, dua media nasional disebut-sebut menerima kontrak masing-masing senilai sekitar Rp2 miliar. Jika diakumulasikan, total anggaran yang diduga digelontorkan mencapai Rp4 miliar. Angka ini memicu reaksi keras dari masyarakat, terutama karena kondisi pelayanan publik di Pekanbaru masih menuai banyak keluhan.
Sejumlah warga menilai penggunaan anggaran tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat. Infrastruktur jalan rusak, persoalan banjir, pengelolaan sampah, hingga layanan dasar yang belum optimal dinilai lebih layak menjadi prioritas utama.
“Kalau memang untuk publikasi program, apa indikator keberhasilannya? Apakah ada dampak nyata bagi masyarakat?” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, muncul pertanyaan kritis terkait mekanisme penunjukan media nasional tersebut. Mengapa media lokal tidak menjadi prioritas? Padahal, media lokal dinilai lebih dekat dengan masyarakat dan memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang relevan dengan kondisi daerah.
Pengamat kebijakan publik juga menilai bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci utama untuk meredam polemik ini. Tanpa keterbukaan, dugaan penyimpangan atau pemborosan anggaran akan terus menjadi bola liar di tengah masyarakat.
“Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban. Pemerintah harus menjelaskan secara rinci urgensi kontrak, mekanisme pengadaan, hingga output yang dihasilkan,” tegasnya.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi yang komprehensif dari pihak Pemko Pekanbaru terkait rincian kontrak tersebut. Publik pun semakin mendesak agar pemerintah segera membuka data secara terang benderang.
Warga Pekanbaru menegaskan bahwa anggaran daerah adalah uang rakyat yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar membangun citra.
“Yang kami butuhkan adalah kota yang tertata dan pelayanan yang baik, bukan hanya ramai diberitakan,” ungkap warga lainnya.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan anggaran harus berpihak pada kebutuhan riil masyarakat. Di tengah sorotan tajam, Pemko Pekanbaru dituntut untuk segera memberikan klarifikasi dan membuktikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat bagi publik.
