SIJUNJUNG, Sinyalgonews.com,–Longsor di lokasi tambang emas tanpa izin (PETI) di Jorong Sintuak, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, menewaskan 9 orang pekerja, Kamis (14/05/2026) sekitar pukul 12.00 WIB.
Peristiwa terjadi saat para pekerja tengah melakukan penambangan manual menggunakan mesin dompeng. Diduga intensitas hujan tinggi beberapa hari terakhir membuat struktur tanah tebing setinggi beberapa meter menjadi labil dan runtuh seketika, mengubur para pekerja yang berada di bawahnya.
Wali Nagari Guguak, Zainal, mengatakan pihaknya telah meminta warga menghentikan sementara aktivitas dompeng karena cuaca buruk dan debit sungai meningkat.
“Terkait kondisi cuaca, kami dari pihak nagari sudah menyampaikan untuk menahan kegiatan tambang, tapi warga tetap melakukannya,” kata Zainal.
Tim penyelamat gabungan bersama warga berhasil mengevakuasi 9 korban dalam kondisi meninggal dunia. Proses evakuasi dimulai setelah Zuhur dan dinyatakan selesai sekitar pukul 18.15 WIB.
Korban mayoritas berasal dari Nagari Guguak dan Nagari Tanjung. Identitas korban yang telah diidentifikasi adalah Ujang Kandar (40), Haris (23), Atan (20), Baim (17), Acai (43), Marsel Buyuik (23), Ditol (40), Madi (24), dan Diok (22).
FDSB: PETI Harus Dihentikan, Negara Harus Tegas
Menanggapi musibah ini, Pendiri Utama Forum Dinamika Sumatera Barat (FDSB), Nof Hendra, menyampaikan keprihatinan mendalam dan mendesak penghentian total aktivitas PETI di Sumatera Barat.
1. PETI Harus Dihentikan Permanen, Bukan Sementara
“Kegiatan PETI itu harus dihentikan, bukan cuma dihentikan sementara. Kalau hanya dihentikan saat ada korban, maka kejadian serupa akan terulang lagi,” tegas Nof Hendra.
2. Negara Harus Hadir dengan Penindakan Tegas
Menurutnya, negara tidak boleh kalah dengan cukong dan pelaku PETI. Penindakan hukum harus menyasar aktor utama, bukan hanya pekerja di lapangan.
3. Dampak PETI Nyata: Korban Jiwa, Rusak Lingkungan, Bahayakan Warga
“Bahaya dan dampak PETI sudah jelas. Mengakibatkan korban jiwa, merusak lingkungan, dan membahayakan warga sekitar. Sungai tercemar, lahan rusak, dan risiko longsor meningkat,” ujarnya.
Nof Hendra yang juga dikenal sebagai aktivis pecinta lingkungan dan pegiat media sosial Indonesia itu menambahkan, pemerintah perlu segera menyediakan alternatif ekonomi legal bagi masyarakat agar tidak lagi bergantung pada PETI.
FDSB menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah, aparat, dan masyarakat untuk mencegah tragedi serupa terulang di Sijunjung maupun daerah lain di Sumbar.
