PADANG, Sinyalgonews.com,–Forum Dinamika Indonesia (FDI) mengapresiasi kinerja cepat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dedie, sejak dilantik pada 29 April 2026. Gebrakan awal melalui penguatan Tim Tangkap Buronan (Tabur) Burung Hantu Kejati Sumbar yang berhasil mengamankan sejumlah Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam waktu singkat dinilai sebagai langkah nyata menegakkan wibawa hukum. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dieksekusi, bukan hanya disimpan di berkas.
FDI sependapat dengan BPI KPNPA RI bahwa keberhasilan eksekusi DPO ini membuktikan keseriusan Kejati Sumbar. Rekam jejak Dedie sebagai “jaksa pemburu koruptor” saat menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Batam dan pernah meraih BPI Award 2018 menjadi modal penting. Kini, publik Sumbar menaruh harapan besar kepada beliau.
Hal ini disampaikan Pendiri Utama Forum Dinamika Indonesia, Nof Hendra, dalam keterangan tertulis kepada awak media di Padang, Jumat (12/6/2026).
Saran Nof Hendra untuk Kajati Sumbar:
1. Jaga konsistensi “presisi”. Jangan berhenti pada penangkapan buronan level eksekutor. Kembangkan penyidikan hingga ke jaringan, pemodal, dan pihak yang diuntungkan. Hukum harus menyentuh otak kejahatan.
2. Utamakan transparansi terukur. Sampaikan secara berkala perkembangan penanganan perkara strategis kepada publik tanpa mengganggu proses penyidikan. Keterbukaan akan memutus hoaks dan membangun kepercayaan.
3. Kuatkan perlindungan pelapor dan saksi. Kasus besar, terutama korupsi sumber daya alam dan infrastruktur, rawan intimidasi. Pastikan pelapor dan saksi merasa aman agar berani bersuara.
Harapan Nof Hendra untuk Kajati Sumbar:
1. Buktikan sebagai jaksa pemburu koruptor di Sumbar. Gunakan momentum kepemimpinan baru ini untuk membongkar dan menuntaskan kasus-kasus korupsi besar yang selama ini mandek, merugikan keuangan negara, serta menghambat pembangunan nagari.
2. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Baik menyangkut pejabat, pengusaha, maupun “tokoh”. UUD 1945 menegaskan bahwa semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Ini satu-satunya cara memulihkan kepercayaan rakyat.
3. Jaga sumber daya alam Sumbar untuk kesejahteraan rakyat. Korupsi di sektor tambang, sawit, dan proyek infrastruktur langsung menggerus uang rakyat. FDI berharap Kejati Sumbar menjadi benteng terakhir agar kekayaan alam benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat.
Sebagai penutup, Nof Hendra menegaskan FDI siap menjadi mitra kritis yang membangun. FDI mendukung penuh langkah Kejati Sumbar yang berpihak pada keadilan dan kepentingan publik.
“Momentum kepemimpinan Kajati Dedie harus menjadi awal ‘membersihkan rumah’ agar Sumatera Barat maju dengan tata kelola yang bersih, berwibawa, dan berkeadilan,” pungkas Nof Hendra.
****
