Padang, Sinyalgonews.com,–Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar (Sumatera Barat) membongkar dugaan tindak pidana perbankan di PT Bank Nagari Cabang Pembantu Siberut, Kepulauan Mentawai.
Dalam kasus penyelewengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit konvensional ini, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan atas dugaan penyimpangan penyaluran kredit sejak 2022 hingga Mei 2025. Dari hasil penyidikan, tercatat sebanyak 125 debitur dengan total plafon kredit mencapai Rp50,335 miliar.
Dalam praktiknya, para tersangka diduga menjalankan berbagai modus kecurangan, mulai dari manipulasi profil debitur, merekayasa usaha dan agunan, hingga pemalsuan tanda tangan nasabah dalam dokumen pencairan dana.
Pencairan kredit dilakukan atas nama ratusan debitur tersebut, namun kuat dugaan tidak sesuai prosedur dan sarat rekayasa.
Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Sumbar, Kompol Purwanto, menjelaskan bahwa kasus ini terbongkar dari audit internal pihak bank yang menemukan adanya praktik fraud.AdvertisementTemukan lebih banyakwaktuBerita ekonomi terkiniBerita teknologi terbaru
Tiga tersangka yang diamankan masing-masing berinisial REP yang menjabat sebagai pimpinan cabang pembantu, HWH sebagai petugas kredit, serta MS yang berperan mencari data debitur.
Motif para pelaku diduga untuk mengejar target kinerja bank. Dari setiap pencairan kredit, mereka menerima fee di mana pimpinan mendapatkan antara Rp10-20 juta, petugas kredit sekitar Rp5 juta, dan pihak pencari debitur sekitar Rp1,7 juta untuk setiap nama.
Dalam proses penyidikan, polisi telah menyita sebanyak 132 dokumen sebagai barang bukti, meliputi dokumen kredit, surat keputusan pejabat bank, serta berkas pengajuan debitur.
Atas perbuatannya, tersangka REP dan HWH dijerat dengan ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.
Sementara tersangka MS dijerat dengan pasal yang sama dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 8 tahun penjara.
Saat ini, ketiga tersangka telah ditahan. Penyidik masih melengkapi berkas perkara untuk memenuhi petunjuk jaksa sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan.
Kasus ini menjadi peringatan serius terhadap pengawasan penyaluran kredit perbankan, khususnya program KUR yang seharusnya membantu pelaku usaha kecil, namun justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
