Padang, Sinyalgonews.com,- Periodesasi sejarah Sumatera Barat memberikan pengaruh terhadap akulturasi budaya dalam perubahan sosial yang terjadi. Dari pandangan sejarah, periodesasi terdapat pada lima, yakni masa VOC, Interregnum Inggris, Pemerintahan Hindia Belanda, Penjajahan Jepang dan setelah kemerdekaan RI hingga sekarang.
Demikian diungkapkan guru besar sejarah Universitas Andalas Padang Prof. Dr. Phill Gusti Asnan pada acara Diskusi Budaya bertemakan Akulturasi Budaya dan Perubahan Sosial di Sumatera Barat yang diselenggarakan Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat (FPS), Sabtu (30/8/2025) di aula Museum Aditiawarman Padang. Diskusi dibuka Kepala Taman Budaya Sumbar M. Devid S.STP, juga menampilkan pembicara Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah III Sumbar, Drs. Nurmatias dan moderator Yeyen Kiram, SH.
Menurut Gusti Asnan, sejarah daerah Sumatera Barat berawal dari dibentuknya daerah administratif (Hoofdcomptoir) Sumatra’s Westkust pada tahun 1689/90. “Akulturasi budaya masa VOC terjadinya multikulturalisme daerah yang ditandai dengan masuknya orang Belanda (Eropa), China, orang budak Nias, budak Afrika, hadirnya orang Ambon dan Bone. VOC masuk ke atau di daerah pantai, pusat aktivitas politik, sosial, dan ekonomi. Terbentuknya permukiman ‘modern’ dan permukiman dengan tatanan baru berdasarkan peruntukan bangunan dan segregasi sosial,” kata Gusti Asnan.
Dikatakan Gusti Asnan, pada masa ini terjadi perkawinan antaretnik. Lelaki Belanda menikah dengan perempuan Minangkabau atau Nias. Lelaki China dengan perempuan Nias. Menghadirkan agama baru, yakni Kristen di Sumatera Barat.
Kemudian dilanjutkan interregnum Inggris yang berkuasa selama kurang lebih 24 tahun (1795 — 1819). Saat itu muncul multikulturalisme daerah dengan masuknya orang Inggris, orang India (Sepoi), Bugis. Kembalinya reformis, pembaharu Islam, terjadinya akulturasi di atau ke daerah pedalaman. Saat itu perjalanan T.S. Raffles ke pedalaman Minangkabau. Sehingga meninggalkan 100 tentara (Ingris dan sepoi) di Simawang di daratan Minangkabau. Terjadi perkawinan orang Ingris dengan perempuan Minangkabau dan Nias, perkawinan orang India dengan perempuan tempatan dan diperkenalkannya tabut. Sekarang dikenal Tabuik di Pariaman,” kata Gusti Asnan.
Setelah Inggris, kata Gusti Asnan, digantikan Pemerintahan Hindia Belanda dengan beberapa kebijakan politik, ekonomi, dan budaya pada periode 1819-1942. “Pemerintahan Hindia Belanda banyak berdialog dengan pemuka adat di Minangkabau. Tidak heran adanya para penghulu melakukan perjanjian dagang dengan Pemerintahan Hindia Belanda.
“Akulturasi pada masa Hindia Belanda adalah multikulturalisme daerah dengan masuknya orang Belanda dan Eropa lainnya (ke daerah pedalaman), orang China, Timur Asing dan etnik-etnik lainnya ke pedalaman Sumatera Barat, masuknya orang Tapanuli atau Batak di kawasan utara, hadirnya orang Jawa Madura, semakin banyaknya kehadiran orang Nias. Munculnya daerah dan permukiman baru (kota-kota) dengan penduduk yang heterogen dan pola permukiman yang tersegregasi. Hadirnya Belanda totok, peranakan dan munculnya kelas budak,” kata Gusti Asnan.
Akulturasi masa Republik dapat dilihat pada awal masa revolusi hingga awal Orde Lama. Ini semakin masifnya kehadiran orang Tapanuli di Pasaman (tapal batas), masuknya orang Jawa (transmigran) di daerah pinggiran Pasaman, Sawahlunto,Sijunjung, Solok,dan Pesisir Selatan. Semakin terkonsentrasinya orang China di kota besar dan dominasi budaya Minangkabau di Sumatera Barat.
“Sejak Orde Lama hingga akhir Orde Baru, diawali dengan terpinggirnya orang Minangkabau di Sumatera Barat, penyesuaian yang dilakukan orang Minang terhadap budaya Jawa/Pusat yang diperkenalkan penguasa daerah, Jawanisasi dan Golkarisasi, serta menguatnya pengaruh Jawa (Jakarta). Era Reformasi diawali dengan minangkabauisasi daerah (Gerakan Kembali ke Nagari dan Kembali ke Surau), menguatnya peran atau dominasi etnik non-Minangkabau di daerah pinggiran dan kota besar. Orang Tapanuli, Jawa, Mentawai sebagai Bupati atau Wakil Bupati dan petinggi daerah lainnya. Menguatnya kepercayaan(agama non-Islam) dan menjadi bagian dari budaya ‘nasional’ atau ‘global’,” ujar Gusti Asnan. (TMAH)
