PADANG, Sinyalgonews.com,--DPRD Sumatera Barat akhirnya menetapkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di gedung dewan, Selasa (28/4/2026). Keputusan ini bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan cermin tegas fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi unsur pimpinan dan dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Vasco Ruseimy beserta jajaran OPD. Dalam forum tersebut, DPRD menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil pembahasan berjenjang—mulai dari komisi hingga Panitia Khusus (Pansus).
Secara umum, DPRD menilai kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sepanjang 2025 berjalan cukup baik. Sejumlah indikator makro ekonomi bahkan mampu mencapai target, meskipun di tengah tekanan efisiensi anggaran dan tantangan bencana hidrometeorologi yang tidak ringan.
Namun, di balik apresiasi tersebut, DPRD tidak menutup mata terhadap berbagai kelemahan mendasar. Sorotan tajam diarahkan pada pengelolaan keuangan daerah yang dinilai belum optimal, target pendapatan yang tidak tercapai, serta sejumlah program yang gagal direalisasikan. Ini bukan sekadar catatan administratif, melainkan sinyal adanya persoalan serius dalam perencanaan dan eksekusi kebijakan.
Lebih jauh, DPRD juga menyoroti sektor-sektor strategis seperti pendidikan, pekerjaan umum, energi dan sumber daya mineral, pertanian, hingga pariwisata yang dinilai masih membutuhkan pembenahan serius. Kritik ini menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Muhidi menegaskan bahwa rekomendasi DPRD bukanlah dokumen pelengkap, melainkan instrumen koreksi yang harus ditindaklanjuti secara konkret. DPRD bahkan meminta pemerintah daerah melaporkan progres tindak lanjut setiap enam bulan, guna memastikan rekomendasi tidak berhenti sebagai wacana.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Vasco Ruseimy mengakui masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan 2025. Ia menyebut berbagai tantangan yang dihadapi sebagai bahan evaluasi penting, sekaligus membuka ruang perbaikan ke depan melalui sinergi lintas sektor.
Penetapan rekomendasi ini menjadi momentum krusial: apakah pemerintah daerah mampu menjadikannya sebagai pijakan perubahan nyata, atau justru kembali terjebak dalam siklus laporan normatif tanpa dampak signifikan.
Sinyalgonews mencatat, publik kini tidak lagi membutuhkan laporan yang rapi di atas kertas, melainkan bukti nyata di lapangan—bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Editor: TEUKU HUSAINI
Sinyalgonews.com
