Sinyalgonews.com
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kini menjadi sorotan sejumlah ekonom. Salah satunya adalah Achmad Nur Hidayat yang mengusulkan agar program tersebut dimoratorium sementara selama 3 hingga 6 bulan.
Menurutnya, kebijakan ini perlu dihentikan sejenak guna melakukan evaluasi menyeluruh, terutama karena dinilai membebani fiskal negara. Ia menyebutkan bahwa anggaran awal program MBG sebesar Rp71 triliun mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai Rp171 triliun.
“Lonjakan anggaran yang cukup besar ini perlu dicermati secara serius, apalagi di tengah kondisi fiskal yang harus tetap dijaga stabilitasnya,” ujarnya.
Selain itu, implementasi program di lapangan juga dinilai belum optimal. Beberapa persoalan yang muncul antara lain keterlambatan pembayaran serta dugaan ketidaksiapan administratif dalam pelaksanaan program.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Izzudin Al Farras. Ia menilai bahwa program MBG menyerap anggaran yang sangat besar, bahkan diperkirakan mencapai Rp335 triliun atau hampir 10 persen dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.
Ia menyarankan agar program ini dijalankan secara bertahap, dengan pengawasan dan evaluasi ketat agar tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.
“Program ini memang memiliki tujuan yang baik, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menurunkan angka stunting. Namun, pelaksanaannya harus realistis dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara,” jelasnya.
Program MBG sendiri merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam membangun generasi unggul di masa depan. Meski demikian, berbagai tantangan yang muncul saat ini menjadi catatan penting agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Editor: TEUKU HUSAINI
Sinyalgonews.com
