JAKARTA, Sinyalgonews.com,–Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, di Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyampaikan tiga usulan strategis yang diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi Sumbar, yakni pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), reaktivasi jaringan kereta api, dan percepatan pengembangan energi baru terbarukan.
Usulan utama yang disampaikan adalah pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat menjadi Kawasan Kota Pelabuhan Industri Hijau Cerdas (Smart Green Industrial Port City) sekaligus diusulkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis industri hilirisasi yang terintegrasi dengan pelabuhan modern.
“Sumatera Barat memiliki posisi strategis di pantai barat Sumatera. Pengembangan Teluk Tapang akan menjadi pintu masuk investasi sekaligus pusat logistik dan industri yang mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam daerah,” kata Mahyeldi.
Menurut Gubernur Mahyeldi, kawasan tersebut direncanakan menjadi lokasi pengembangan sejumlah industri strategis, di antaranya kilang minyak (oil refinery) dan industri biodiesel berbasis minyak sawit mentah (CPO). Keberadaan kawasan industri hijau ini diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah sekaligus membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
Pengembangan Teluk Tapang dinilai memiliki prospek besar karena didukung potensi komoditas unggulan Sumbar, khususnya kelapa sawit. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu sentra perkebunan sawit terbesar di Sumbar, sehingga keberadaan pelabuhan baru akan memangkas biaya distribusi hasil perkebunan yang selama ini sebagian besarnya masih bergantung pada Pelabuhan Teluk Bayur. Selain melayani kebutuhan logistik Sumbar, Teluk Tapang juga diproyeksikan menjadi simpul logistik kawasan pantai barat Sumatera, termasuk bagi wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pemerintah sendiri telah memasukkan pembangunan fasilitas Pelabuhan Teluk Tapang sebagai salah satu proyek strategis yang terus dipersiapkan secara bertahap dan berkelanjutan.
Selain pengembangan Teluk Tapang, Mahyeldi juga mengusulkan percepatan reaktivasi kereta api di Sumbar. Menurutnya, penguatan konektivitas melalui transportasi perkeretaapian akan meningkatkan efisiensi logistik, memperlancar distribusi barang dan komoditas, sekaligus mendukung mobilitas masyarakat serta pengembangan sektor pariwisata.
Usulan strategis lainnya adalah percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Mahyeldi menilai Sumbar memiliki potensi besar dalam pengembangan energi bersih, mulai dari tenaga air, panas bumi, hingga energi surya, yang dapat menjadi fondasi bagi pengembangan kawasan industri hijau sekaligus mendukung target transisi energi nasional.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto memberikan respons positif. Ia mengapresiasi langkah Pemprov Sumbar dalam menyiapkan berbagai program pembangunan berorientasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing daerah.
Airlangga menyatakan pihaknya akan mengkaji seluruh usulan tersebut dan menindaklanjutinya sesuai mekanisme, tahapan perencanaan, dan kewenangan yang dimiliki Kemenko Perekonomian.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Sumbar dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan industri, penguatan konektivitas, serta pemanfaatan energi bersih sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Turut hadir mendampingi Gubernur Mahyeldi dalam pertemuan tersebut sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sumbar, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Adib Alfikri; Kepala Bappeda, Zefnihan; Kepala Dinas DPMPTSP, Luhur Budianda; Kepala Dinas Perkimtan, Ahdiyarsyah; Kepala Dinas Kehutanan, Ferdinal Martin; Kepala Dinas ESDM, Helmi; dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Nolly Eka Mardianto; serta Kepala Badan Penghubung, Fauzan Zaenon. (adpsb/marlim)
