Pasaman Barat ( Pasbar) , Sinyalgonews.com,— Rabu 17 September 2025Universal Health Coverage (UHC) merupakan sebuah bentuk realisasi dari standar keadilan sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bidang kesehatan.
Dalam proses pemilihan 2024 kemarin, mayoritas kandidat menawarkan program yang mirip dengan konsep tersebut, termasuk kandidat yang menjadi pemenang bapak Yulianto dan M. Ihpan juga menawarkan konsep UHC Plus sebagai salah satu program kerja pemerintahan yang akan beliau pimpin.
Terhitung sampai dengan saat ini, Rabu, 17 November 2025 janji hanya tinggal janji, empuknya kursi kekuasaan seolah membuat pasangan Yulianto dan M. Ihpan nyaman, dan acuh dengan janji yang menjadi hutang pada periode mereka.
Setiap kali adanya protes soal nasib kesehatan masyarakat, seolah pihak Pemda selalu tutup mata atau bahkan bersembunyi dibalik tembok defisit. Padahal, defisit bukan semata-mata hanya terjadi di Pasaman Barat, melainkan hampir di seluruh belahan tanah ibu pertiwi.
Menyikapi hal tersebut, Abdul Basit selaku aktivis pemerhati kebijakan publik angkat bicara mengenai nasib masyarakat yang terzalimi dengan penghapusan program UHC ini, sehingga fasilitas kesehatan hanya menjadi dongeng bagi orang miskin di Pasaman Barat.
“Tidak dapat dipungkiri, UHC ini merupakan salah satu program unggulan yang mestinya menjadi hal yang terlebih dahulu dipersiapkan, direncanakan, dan direalisasikan. Mengingat masyarakat Pasaman barat mayoritas bukan golongan elit atau bisa dibilang sebagai masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah, program UHC ini bisa menjadi salah satu bukti nyata dari realisasi pemerintah dalam penegakan UUD 1945 pasal 34 ayat (1).” Ungkap Bung Basit.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyarankan agar pemerintah segera mencari tambahan dalam peningkatan PAD agar segera keluar dari tembok persembunyian defisit dalam menjalankan program-program pemerintah daerah.
“Setiap kali masyarakat mengeluh UHC, Pemda selalu bersembunyi di balik tembok defisit. Saya ingatkan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD Pasaman Barat kalau memang goblok mending jangan jadi pemimpin. Sebab, ujung pena dan kebijakan-kebijakan yang kalian buat itu menjadi penentu nasib masyarakat ke depannya. Pasaman Barat ini butuh pemimpin yang lugas, cerdas, dan mampu membaca peluang dari SDA dan SDM yang sudah dititip kan oleh Tuhan.” Sambungnya.
Bung Basit juga menambahkan, polarisasi untuk meningkatkan PAD ini sangat gampang, dengan catatan Forkopimda ini bisa saling berkontribusi dan ikhlas dalam memajukan daerah.
“Untuk meningkatkan PAD ini, sebenarnya menurut saya adalah hal yang gampang, dengan catatan mau bekerja. Kita punya lahan yang diduduki perusahaan sawit kurang lebih 21, ke mana CSR nya? Meskipun tidak bisa dimasukkan kedalam APBD, itu bisa direalisasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Belum lagi kita bicara potensi pariwisata, tambang dan sebagainya. Tapi, hal ini bisa terwujud dengan catatan seluruh Forkopimda memang ikhlas bekerja untuk masyarakat Pasaman Barat, bukan cari-cari muka semata untuk politik pada kontes berikutnya.”
Terakhir ia juga menyampaikan, agar pihak Forkopimda segera bangun dan jangan berleha-leha di kursi empuk dan rumah dinas. Ia mengecam atas tindakan yang justru tidak memberikan solusi kepada keadaan masyarakat, bahkan ia juga berkomitmen jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan mengenai nasib kesehatan masyarakat Pasaman Barat, ia akan segera mengadakan aksi akbar dan beruntun ke seluruh kantor Forkopimda.
(Tim)
