Padang, Sinyalgonews.com, 16 September 2025 — Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terus digalakkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ( Kemendukbangga) / BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik pada Layanan Perwakilan BKKBN Sumbar sekaligus Sosialisasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), lembaga ini menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan yang semakin dekat, cepat, dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Acara yang berlangsung di Padang ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, perwakilan Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Kemendukbangga/BKKBN, para kepala OPD KB kabupaten/kota se-Sumatera Barat, mitra provinsi, jajaran internal Perwakilan BKKBN Sumbar, hingga Ketua DPD Ikatan Penyuluh KB (IPeKB). Kehadiran berbagai pihak ini mempertegas pentingnya sinergi dalam menyukseskan program nasional Bangga Kencana.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Kemendukbangga / BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si, menekankan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sejatinya tercermin dari pelayanan publik yang benar-benar menyentuh masyarakat.
“Pelayanan publik yang baik adalah cerminan dari birokrasi yang sehat. Masyarakat harus merasakan manfaat langsung dari apa yang kita kerjakan, bukan hanya dalam bentuk program, tetapi juga dalam kualitas layanan sehari-hari. Itulah sebabnya kami terus mendorong inovasi dan perbaikan di setiap lini,” tegasnya.
Ia menambahkan, sejak meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) pada tahun 2020, Perwakilan BKKBN Sumbar kini tengah berupaya memperoleh predikat yang lebih bergengsi, yakni Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Predikat ini bukan sekadar penghargaan, tetapi sekaligus bukti bahwa layanan publik BKKBN benar-benar memenuhi standar profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Sebagai bentuk nyata komitmen, Kemendukbangga / BKKBN Sumbar saat ini menyediakan 12 layanan utama yang dirancang untuk menjawab beragam kebutuhan masyarakat, mulai dari konsultasi teknis, advokasi kebijakan, hingga layanan langsung untuk keluarga. Layanan tersebut mencakup:
-
Konsultasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB
-
Konsultasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Program Bangga Kencana
-
Penyusunan regulasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan KB
-
Layanan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Bangga Kencana
-
Monitoring dan evaluasi lini lapangan
-
Bimbingan teknis tenaga lini lapangan
-
Penyediaan data dan informasi publik
-
Konsultasi Rumah Keluarga/Halo Keluarga
-
Audiensi pembangunan keluarga
-
Pendidikan dan pelatihan ketahanan balita & anak
-
Manajemen rantai pasok Alokon (SELOP)
-
Konseling di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS/Satyagatra) serta Kring KB Seirama
“Kedua belas layanan ini kami harapkan dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat. Tidak hanya melayani kebutuhan administratif, tetapi juga menguatkan ketahanan keluarga, mendukung kesehatan reproduksi, serta memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan kependudukan,” jelas Mardalena.
Forum ini juga menjadi ruang penting untuk menyampaikan sosialisasi mengenai NSPK bidang pengendalian penduduk dan KB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Dalam aturan tersebut, pemerintah daerah kabupaten/kota diberi kewenangan strategis, di antaranya:
-
memadukan kebijakan provinsi dengan kabupaten/kota dalam pengendalian penduduk,
-
melakukan pemetaan kependudukan di wilayah masing-masing,
-
melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai kearifan lokal,
-
mendayagunakan penyuluh KB/PLKB,
-
mengendalikan distribusi alat dan obat kontrasepsi,
-
memberdayakan organisasi masyarakat untuk mendukung pelayanan KB,
-
serta membina ketahanan keluarga agar tercipta keluarga sejahtera.
“Dengan adanya kewenangan daerah, koordinasi dan sinergi menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Program Bangga Kencana hanya bisa berjalan optimal jika semua pihak, baik pusat maupun daerah, saling berkolaborasi,” tegas Mardalena.
Kegiatan yang diikuti puluhan peserta ini berlangsung penuh kekhidmatan. Setiap sesi tidak hanya menyajikan materi, tetapi juga membuka ruang diskusi interaktif. Para peserta, mulai dari pejabat daerah hingga mitra kerja, memberikan masukan terkait layanan publik BKKBN, termasuk inovasi-inovasi yang diharapkan mampu menjawab tantangan zaman.
Dengan suasana yang partisipatif, forum ini meneguhkan kembali bahwa keberhasilan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan KB tidak dapat dicapai sendirian, melainkan melalui kerja sama lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas generasi.
Pada akhirnya, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Kemendukbangga / BKKBN Sumbar untuk mempertegas visinya: membangun keluarga Indonesia yang tangguh, sehat, berdaya, dan sejahtera
( Mat )
