Padang, Sinyalgonews.com – Proyek pembangunan drainase senilai Rp1,7 miliar yang dikerjakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Barat di Komplek KIP Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, terpaksa terhenti penggaliannya. Pasalnya, warga menolak keras penggalian karena tidak pernah ada sosialisasi resmi dari pihak kontraktor maupun pemerintah, padahal jalur drainase melewati tanah ulayat milik warga.
Seorang warga berinisial JA, pemilik lahan terdampak, mengaku dirugikan dan dilecehkan.
“Tanah ini milik keluarga kami, ada sertifikatnya. Tapi kontraktor dan pemerintah main asal gali tanpa izin. Jelas kami merasa dirugikan dan tidak dihargai,” tegas JA, Rabu (28/8).
Ketegangan semakin memanas ketika pejabat PSDA yang mengaku Kabid bersama Lurah Surau Gadang mendatangi rumah JA. Namun yang ditemui hanyalah anaknya. Menurut keluarga, pejabat tersebut sempat bersikap intimidatif, menyebut lahan itu tanah negara, sehingga tidak boleh ditolak. Baru setelah ditunjukkan sertifikat tanah, pejabat tersebut melunak.
“Anak saya sempat ditekan, dibilang tanah negara. Setelah sertifikat ditunjukkan, baru mereka mundur. Saya kecewa dan tersinggung,” tambah JA.
Selain itu, Ketua RT 01 Surau Gadang juga mengaku tidak pernah dilibatkan. Menurutnya, kontraktor hanya berkomunikasi dengan pihak RW tanpa menyentuh RT yang langsung bersinggungan dengan lokasi proyek.
Sementara itu, pihak kontraktor CV Cipta Perana Mandiri hingga kini tidak memberikan jawaban meski sudah coba dihubungi awak media.
Di sisi lain, Kapolsek Nanggalo Iptu Ibnu Mas’ud saat dikonfirmasi mengatakan dirinya sedang rapat di kantor camat. Ia hanya membenarkan sedang rapat, namun belum memberikan klarifikasi terkait proyek tersebut.
Adapun Bhabinkamtibmas Surau Gadang, Aipda Windrizal, yang ditemui awak media mengaku sudah menangani persoalan ini sejak kemarin.
“Kasus ini sudah kita tangani dari kemarin, tapi sampai saat ini memang belum ada kesepakatan,” jelas Aipda Windrizal.
Secara terpisah, Lurah Surau Gadang Indriyani juga membenarkan adanya persoalan dengan warga.
“Benar, saya sudah ke lokasi. Untuk sementara pengerjaan saya hentikan dulu. Nantinya akan ada pertemuan dengan warga dan tokoh masyarakat untuk mencari jalan keluar,” ujarnya.
Kasus ini memperlihatkan lemahnya koordinasi proyek bernilai miliaran rupiah. Alih-alih membawa manfaat bagi masyarakat, proyek drainase ini justru memicu konflik, karena sosialisasi minim, komunikasi amburadul, dan warga merasa dilecehkan.
( Mat )
