PESISIR SELATAN, Sinyalgonews.com,– Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar antara DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemuda Peduli Nagari Indonesia (PPNI) berlangsung panas dan penuh ketegangan. Forum yang awalnya diharapkan menjadi ruang dialog konstruktif justru berubah menjadi perdebatan terbuka yang memicu emosi di antara peserta rapat.
RDP tersebut digelar untuk membahas sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan ketidakjelasan kebijakan serta respon pemerintah daerah terhadap aspirasi warga. Namun dalam prosesnya, diskusi berkembang menjadi saling kritik tajam antara pihak legislatif dan organisasi masyarakat.
Ketua Pemuda Peduli Nagari Indonesia (PPNI) dalam forum tersebut melontarkan kritik keras terhadap kinerja DPRD, khususnya terkait lambannya penanganan beberapa isu yang dianggap krusial oleh masyarakat nagari. Ia menilai bahwa lembaga legislatif seharusnya lebih responsif terhadap suara rakyat, bukan hanya hadir sebagai formalitas dalam rapat-rapat resmi.
Pernyataan tersebut memicu reaksi dari sejumlah anggota dewan. Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terlihat tidak sepakat dengan tudingan yang dilontarkan, sehingga terjadi adu argumen yang cukup panas di ruang rapat. Suasana semakin tegang ketika masing-masing pihak mempertahankan pandangannya dengan nada tinggi.
Menurut sejumlah peserta yang hadir, suasana RDP sempat tidak kondusif karena interupsi terjadi berulang kali. Beberapa anggota dewan meminta agar pembicaraan dilakukan sesuai mekanisme, sementara pihak PPNI menilai bahwa mekanisme formal sering kali menjadi penghambat penyampaian aspirasi masyarakat secara langsung.
Di tengah ketegangan tersebut, pimpinan rapat berupaya menenangkan suasana agar diskusi tetap berjalan. Namun dinamika debat yang sudah terlanjur memanas membuat forum beberapa kali harus dihentikan sementara untuk meredam emosi kedua belah pihak.
Isu yang dibahas dalam RDP ini disebut berkaitan dengan berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat nagari. Masyarakat berharap agar DPRD lebih aktif melakukan pengawasan terhadap jalannya program pemerintah daerah serta memastikan kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Sementara itu, PPNI menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan bertujuan untuk menyerang pribadi maupun lembaga, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Mereka berharap agar DPRD dapat membuka ruang dialog yang lebih transparan dan tidak menutup diri terhadap masukan dari organisasi kepemudaan.
Di sisi lain, sejumlah anggota DPRD menegaskan bahwa mereka tetap terbuka terhadap kritik, namun meminta agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara yang lebih tertib dan tidak memicu kesalahpahaman di ruang publik. Mereka juga menilai bahwa banyak program yang sudah berjalan, meski mungkin belum seluruhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.
RDP ini akhirnya ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan pada pertemuan berikutnya dengan suasana yang lebih kondusif. Kedua pihak diharapkan dapat menurunkan tensi dan kembali fokus pada substansi permasalahan yang ingin diselesaikan.
Peristiwa ini menjadi catatan penting bahwa komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat perlu terus diperkuat agar tidak terjadi kesenjangan pemahaman yang dapat memicu ketegangan di kemudian hari.
Editor: TEUKU HUSAINI
Sinyalgonews.com
