Editor : TEUKU HUSAINI
Sinyalgonews.com,–Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah menjadi salah satu langkah besar dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia sekolah. Program ini hadir dengan tujuan mulia, yakni memastikan setiap anak mendapatkan asupan makanan bergizi agar tumbuh sehat, kuat, dan mampu belajar dengan lebih baik di sekolah. Di atas kertas, program ini terlihat ideal dan menjanjikan masa depan cerah bagi generasi bangsa.
Namun, di balik semangat besar tersebut, muncul suara-suara dari lapangan yang mulai mempertanyakan bagaimana sistem ini dijalankan. Bukan soal niat baiknya, melainkan soal beban yang ikut lahir bersamaan dengan pelaksanaannya. Salah satu yang paling banyak mengeluh adalah para guru.
Di berbagai daerah, sejumlah guru mengaku harus ikut terlibat dalam proses distribusi makanan, pengawasan makan siswa, pendataan, hingga pelaporan administrasi. Tugas-tugas itu datang di luar tanggung jawab utama mereka sebagai pendidik. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah program yang ditujukan untuk murid justru berpotensi menambah beban berat bagi guru?
Guru selama ini sudah memikul banyak tanggung jawab. Selain mengajar, mereka juga harus menyusun perangkat pembelajaran, menilai hasil belajar siswa, mengisi administrasi sekolah, menghadiri rapat, hingga menjalankan berbagai program tambahan dari pemerintah. Kini, dengan hadirnya MBG, sebagian guru merasa tugas mereka semakin bertambah.
Di lapangan, tidak sedikit guru yang harus datang lebih awal untuk memastikan makanan tiba tepat waktu, mengecek jumlah porsi, memastikan kebersihan, dan mengatur jalannya distribusi kepada siswa. Setelah itu, mereka tetap harus mengajar seperti biasa. Kondisi ini tentu menjadi beban tambahan yang tidak ringan.
Banyak pihak menilai, jika program MBG dikelola dengan baik, manfaatnya memang besar. Anak-anak yang sebelumnya datang ke sekolah dengan perut kosong kini bisa mendapatkan makanan bergizi. Hal ini diyakini dapat meningkatkan konsentrasi belajar, menurunkan angka stunting, dan memperbaiki kualitas kesehatan anak.
Namun, pelaksanaan di lapangan membutuhkan sistem yang matang. Jika tidak, program yang baik bisa berubah menjadi masalah baru. Terutama jika sekolah dijadikan pusat utama distribusi tanpa dukungan tenaga khusus.
Sebagian kalangan pendidikan berharap pemerintah tidak hanya fokus pada murid, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan guru. Sebab guru adalah ujung tombak pendidikan. Jika guru kelelahan, stres, dan terbebani, kualitas pendidikan juga akan ikut terdampak.
Persoalan kesejahteraan guru sendiri hingga hari ini masih menjadi isu besar. Masih banyak guru honorer yang menerima gaji minim, jauh dari kata layak. Bahkan ada yang harus mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di tengah kondisi seperti itu, hadirnya tugas tambahan tentu menjadi ironi.
Sejumlah pengamat pendidikan menilai, program MBG seharusnya didukung dengan tenaga khusus di setiap sekolah, mulai dari petugas distribusi, pengawas gizi, hingga administrasi. Dengan demikian, guru bisa tetap fokus menjalankan tugas utamanya sebagai pendidik.
Di sisi lain, kritik yang berkembang di masyarakat juga menunjukkan adanya kekhawatiran tentang jalur pengaduan jika terjadi persoalan di lapangan. Ada yang menyindir bahwa banyak pihak yang terkait dengan dapur MBG, mulai dari lembaga negara hingga institusi tertentu, sehingga ruang keluhan menjadi terasa sempit. Meski itu lebih berupa ungkapan satir, tetapi pesan yang ingin disampaikan cukup jelas: masyarakat ingin transparansi dan keterbukaan.
Program besar seperti MBG memang membutuhkan evaluasi terus-menerus. Pemerintah perlu mendengar suara dari bawah, terutama guru yang menjadi pelaksana langsung di sekolah. Sebab keberhasilan program tidak hanya diukur dari berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi juga dari seberapa efektif dan manusiawi sistem itu berjalan.
Pada akhirnya, bangsa ini tentu sepakat bahwa anak-anak harus sehat dan cerdas. Tetapi kita juga tidak boleh lupa, guru adalah pondasi utama yang membentuk kecerdasan itu. Jangan sampai murid makan dengan tenang, sementara guru mengajar dengan beban yang kian berat.
Karena pendidikan bukan hanya soal memberi makan tubuh murid, tetapi juga menjaga semangat, martabat, dan kesejahteraan guru. Jika negara ingin mencetak generasi emas, maka dua hal ini harus berjalan seiring: gizi untuk murid dan keadilan bagi guru. Sebab tanpa guru yang kuat, cita-cita besar pendidikan hanya akan menjadi wacana yang terus bergoyang, seperti rumput yang tertiup angin.
