Padang, Sinyalgonews.com,- Ada sebuah Bianglala Politik yang kini muncul di Sumatera Barat. Mahyeldi, Gubernur Sumbar sekaligus Ketua DPW PKS Sumatera Barat, Partai Islam yang konservatif, tegak dengan identitas keumatan justru menyaksikan anak kandungnya, Taufiqurahman, menahkodai DPW PSI Sumatera Barat.
Partai yang secara ideologis berseberangan dengan PKS, dicitrakan “progresif”, dekat dengan kelompok sekuler dan di banyak kesempatan dianggap bertolak belakang dengan aspirasi politik mayoritas masyarakat Minangkabau.
Bagi publik Sumbar, ini ibarat menyatukan minyak dan air. Sulit sekali dicerna akal sehat bahwa di satu keluarga inti berdiri dua poros politik yang paling tidak secara simbolik saling bertolak belakang.
PKS menancapkan basis pada narasi moral Islam, sementara PSI justru sering dituding sebagai antitesis gagasan itu.
Lalu, mengapa Taufiq berani menerima jabatan ini? Ada dua kemungkinan.
Pertama, ia memang punya pilihan politik mandiri, terlepas dari garis politik bapaknya. Jika benar demikian, maka ini menarik. Keluarga pemimpin daerah ternyata tidak homogen secara ideologis. Namun, masalah muncul karena masyarakat justru akan melihatnya sebagai paradoks yang mengundang tanda tanya besar benarkah PKS Sumbar selama ini konsisten dalam membangun kader, atau justru rapuh di lingkar keluarga?
Kemungkinan kedua, ini adalah strategi politik keluarga. Satu kaki tetap di PKS, satu kaki lain menginjak PSI, sehingga apapun arah angin politik nasional, keluarga tetap aman. Bila ini yang terjadi, jelas publik Sumbar akan menilainya sebagai politik dua muka, yang mengkhianati integritas kepemimpinan.
Problemnya makin rumit karena PSI sendiri di Sumbar sudah lama tidak punya panggung. Sejarah Pemilu 2019 dan 2024 menunjukkan masyarakat Minangkabau cenderung “alergi” dengan PSI, apalagi sejak partai itu dipimpin oleh Kaesang Pangarep, anak Presiden Jokowi. Rekam jejak PSI yang penuh kontroversi dari sikap politik yang dianggap terlalu pro-Jokowi, gaya kampanye penuh gimmick, hingga kegagalan meraih kursi signifikan membuat basis suara di Sumbar makin jauh dari jangkauan.
Maka, kehadiran Taufiq sebagai Ketua DPW PSI Sumbar bukanlah angin segar, melainkan potensi blunder. Publik bisa saja menilai bahwa anak gubernur hanya dijadikan “perpanjangan tangan” proyek politik nasional yang ingin membuka pintu masuk ke tanah Minangkabau, meskipun pintu itu berkali-kali ditutup oleh suara rakyat.
Dalam situasi ini, Mahyeldi pun tak bisa berdiam diri. Sebagai figur publik dan pemimpin daerah, ia pasti akan ditanya apakah ia mendukung pilihan anaknya atau tidak?
Jika mendukung, berarti ia berseberangan dengan ideologi partai yang ia pimpin. Jika menolak, bagaimana mungkin seorang ayah tidak bisa membimbing politik anaknya?
Yang jelas, publik Sumbar berhak bertanya apakah politik di negeri ini masih soal idealisme dan prinsip, atau sekadar soal dinasti keluarga yang membagi-bagi peran di panggung partai?
Jika politik telah menjadi urusan keluarga semata, maka Sumbar, dengan sejarah panjang perlawanan terhadap politik transaksional dan otoritarian, berhak menolak keras model politik semacam ini.
Narasi Bianglala ingin menegaskan keanehan ini bukan sekadar soal pilihan pribadi seorang anak, melainkan simbol bagaimana politik di Indonesia sering kali kehilangan konsistensi. Dan Sumbar, dengan masyarakatnya yang kritis, pasti tak mudah dibohongi.(MAH)
