Tanah Datar, Sinyalgonews.com,–Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bergerak cepat menindaklanjuti dampak bencana luapan Batang Tompo yang menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur di Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo. Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat Elsa Putra Friandi turun langsung meninjau lokasi terdampak, Minggu (17/5/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi kerusakan sekaligus menyusun langkah penanganan terhadap infrastruktur yang terdampak, khususnya jembatan yang menjadi akses utama masyarakat.
Luapan Batang Tompo yang dipicu tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan debit sungai meningkat tajam. Arus deras yang terjadi merusak sejumlah fasilitas umum, termasuk jembatan penghubung antarwilayah di Nagari Taluak.
Saat peninjauan, rombongan mendapati beberapa jembatan mengalami kerusakan berat. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas warga, terutama akses transportasi, distribusi hasil pertanian, hingga pelayanan dasar masyarakat.
Bupati Eka Putra mengatakan, pemerintah daerah memberi perhatian serius terhadap kerusakan tersebut karena jembatan memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Sudah memasuki hari kelima pasca bencana luapan Batang Tompo. Kami hadir bersama BPJN Sumbar untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus merumuskan solusi percepatan penanganan infrastruktur yang rusak,” kata Eka Putra.
Ia mengungkapkan, hasil inventarisasi sementara menunjukkan sedikitnya tujuh jembatan mengalami kerusakan, yakni empat jembatan gantung dan tiga jembatan permanen.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta instansi terkait sangat dibutuhkan agar proses perbaikan dapat segera direalisasikan.
“Kami berharap setelah peninjauan ini, langkah teknis dan koordinasi lintas sektor dapat dipercepat sehingga pembangunan kembali jembatan yang rusak segera terlaksana,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi menyatakan pihaknya segera melakukan evaluasi teknis secara menyeluruh terhadap seluruh jembatan terdampak.
“Tim teknis akan melakukan kajian mendalam untuk menentukan metode penanganan yang paling efektif dan sesuai dengan kondisi kerusakan di lapangan,” ungkap Elsa.
Ia menegaskan, hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan program rehabilitasi maupun pembangunan kembali jembatan, agar infrastruktur yang dibangun nantinya lebih aman, kuat, dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Tanah Datar Wendri Aswil, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Wali Nagari Taluak Pendi Aswil, serta sejumlah unsur terkait lainnya.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga mengingatkan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi di wilayah tersebut.
Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi mengatakan pihaknya akan segera melakukan kajian teknis secara menyeluruh terhadap seluruh jembatan yang terdampak luapan Batang Tompo guna menentukan langkah penanganan yang tepat dan efektif.
“Dari hasil peninjauan lapangan, kami melihat ada beberapa tingkat kerusakan yang berbeda pada masing-masing jembatan. Karena itu, diperlukan kajian teknis mendalam agar solusi yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan, baik untuk penanganan darurat maupun pembangunan permanen,” ujar Elsa Putra Friandi.
Ia menjelaskan, BPJN Sumbar siap berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar serta pihak terkait lainnya guna mempercepat proses penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana tersebut.
“Jembatan merupakan urat nadi mobilitas masyarakat. Ketika akses ini terganggu, dampaknya tidak hanya pada transportasi warga, tetapi juga aktivitas ekonomi, distribusi hasil pertanian, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Oleh sebab itu, percepatan penanganan menjadi perhatian bersama,” katanya.
Elsa menambahkan, hasil kajian teknis nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan bentuk rehabilitasi maupun rekonstruksi, termasuk mempertimbangkan aspek keamanan konstruksi dan mitigasi kebencanaan agar infrastruktur yang dibangun memiliki ketahanan lebih baik terhadap potensi bencana serupa di masa mendatang.
“Kami berharap melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait, penanganan jembatan yang rusak ini dapat segera direalisasikan sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman,” tutupnya.
