Jakarta, Sinyalgonews.com,--Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Investigasi Negara (LIN) secara resmi mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LIN Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari langkah penguatan organisasi di tingkat daerah.
Dalam keputusan yang ditetapkan DPP LIN, Mayor (Purn) Syamsir Boerhan dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua DPD LIN Provinsi Sumatera Barat, sementara Ismail Novendra, S.H ditunjuk sebagai Sekretaris Daerah DPD LIN Provinsi Sumatera Barat.
Penetapan tersebut merupakan hasil dari proses seleksi dan konsolidasi organisasi yang dilakukan secara menyeluruh guna menghadirkan kepemimpinan yang dinilai mampu membawa DPD LIN Sumatera Barat semakin solid, profesional, dan berkontribusi bagi masyarakat.
Ketua Umum DPP LIN: Rapikan Barisan dan Jalankan Amanah Organisasi
Ketua Umum DPP LIN, Robi Irawan Wiratmoko yang akrab disapa Gus Robi, menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus yang baru serta memberikan arahan agar kepengurusan DPD LIN Sumatera Barat segera bekerja menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab.
“Selamat bertugas. Pesan saya hanya satu, rapikan barisan dan jalankan amanah LIN untuk negeri. Jaga integritas, turun ke rakyat, dan jadilah garda terdepan kontrol sosial yang santun namun tetap tegas,” ujar Gus Robi.
Lebih lanjut, Ketua Umum DPP LIN juga menginstruksikan agar kepengurusan baru segera menyusun program kerja 100 hari pertama yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat.
Program tersebut diharapkan mencakup pengawasan penggunaan dana desa, peningkatan kualitas pelayanan publik, pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu, hingga memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Profil Singkat Pengurus Baru
Mayor (Purn) Syamsir Boerhan dikenal sebagai sosok purnawirawan TNI yang memiliki pengalaman panjang dalam kepemimpinan, pembinaan organisasi, serta pengabdian kepada masyarakat. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi modal penting dalam membangun organisasi LIN yang semakin profesional di Sumatera Barat.
Sementara itu, Ismail Novendra, S.H merupakan Advokat dan praktisi hukum yang diharapkan mampu memperkuat aspek legalitas, advokasi, administrasi organisasi, sekaligus memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat melalui program-program DPD LIN Sumatera Barat. Selain itu, Ismail Novendra yang disapa Raja Tega juga merupakan sosok jurnalis yang dikenal vokal terkait pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Siap Bangun Organisasi dan Layani Masyarakat
Menanggapi amanah yang diberikan DPP LIN, Mayor (Purn) Syamsir Boerhan menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk segera melakukan konsolidasi organisasi hingga ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.
“Ini merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kami siap merapatkan barisan, membangun sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat. Kehadiran LIN di Sumatera Barat harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi bagian dari solusi dalam mengawal kepentingan rakyat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ismail Novendra, S.H menegaskan bahwa dirinya akan segera melakukan penataan administrasi organisasi sekaligus memperkuat koordinasi internal.
Raja Tega juga mengungkapkan rencana pembentukan posko pengaduan masyarakat di berbagai wilayah Sumatera Barat sebagai wadah penyampaian aspirasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan dan tanpa berbayar.
Pelantikan Dalam Waktu Dekat
Sebagai tindak lanjut dari pengesahan kepengurusan, DPP LIN bersama jajaran DPD Sumatera Barat berencana menggelar pelantikan dan pengukuhan pengurus periode baru dalam waktu dekat di Kota Padang.
Momentum tersebut diharapkan menjadi awal kebangkitan DPD LIN Sumatera Barat dengan semangat baru untuk memperkuat fungsi kontrol sosial, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru, DPD LIN Sumatera Barat diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah serta menegakkan nilai-nilai keadilan sesuai visi organisasi. (Rel)
