PADANG, Sinyalgonews.com,--Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyatakan kesiapan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ke-35 Tahun 2026 apabila dipercaya sebagai lokasi pelaksanaan agenda organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat menerima kunjungan Tim Survei PBNU di Istana Gubernuran, Minggu malam (5/7/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari penjajakan kesiapan daerah yang masuk dalam kandidat tuan rumah Muktamar PBNU Ke-35.
“Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap apabila diberi amanah menjadi tuan rumah Muktamar PBNU Ke-35. Kami tentu akan memberikan dukungan terbaik agar pelaksanaannya berjalan lancar, sukses, dan membawa manfaat bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Menurut Gubernur, Sumbar memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan berbagai agenda berskala nasional. Dukungan pemerintah daerah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi modal penting untuk menyukseskan kegiatan tersebut.
Mahyeldi menilai, apabila Sumbar dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Muktamar PBNU ini akan mempertegas posisi Sumbar sebagai daerah yang religius dan ramah bagi semua. Selain itu, ia juga meyakini kegiatan tersebut akan membawa dampak positif bagi pengembangan ekonomi dan pariwisata daerah.
Adapun Tim Survei PBNU yang hadir dalam pertemuan demgan Gubernur Sumbar tersebut antara lain KH. Ahmad Nadhif, KH. Muhyiddin Thohir, Nur Hidayat, dan Najib Azca. Rombongan turut didampingi jajaran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Barat, yakni Ahmad Wira dan Tan Gusli.
Dalam pertemuan tersebut, Tim Survei PBNU menyampaikan maksud kedatangannya untuk melihat secara langsung sekaligus melakukan penjajakan kepada Pemerintah Daerah terkait kesiapan sebagai calon tuan rumah Muktamar PBNU Ke-35 yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026.
Tim juga menjelaskan, hasil penjajakannya ini nantinya akan dilaporkan kepada PBNU. Terkait kepastian daerah yang akan menjadi tuan rumah, dikatakannya, saat ini sejumlah daerah tengah dipertimbangkan, keputusan akhir nantinya akan ditetapkan melalui mekanisme organisasi oleh Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. (adpsb/marlim)
