Padang, Sinyalgonews.com,–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus memperkuat langkah percepatan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang, khususnya pada ruas Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin. Upaya tersebut dibahas dalam rapat pendahuluan yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kamis (9/4/2026).
Rapat dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Muhibuddin dan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Dedy Gunawan, serta Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan agar seluruh pihak memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan jalan tol ruas Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin. Sebab, itu merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Karena ini merupakan Proyek Strategis Nasional, tentu kita di daerah harus memberikan dukungan penuh. Ini bukan hanya untuk pemerintah, tetapi untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat secara luas,” ujar Mahyeldi.
Ia menyampaikan, pembangunan ruas Sicincin–Padang Panjang-Bukittinggi sejatinya telah direncanakan sejak 2024. Karena itu, rapat ini menjadi momentum penting untuk menyamakan langkah sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
“Dalam setiap pekerjaan pasti ada tantangan. Namun dengan kebersamaan dan komunikasi yang baik, insyaAllah setiap persoalan dapat kita carikan jalan keluarnya,” ungkapnya.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar percepatan proyek dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ke depan, kehadiran tol ini akan memberikan kemudahan akses transportasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ini yang kita harapkan bersama,” katanya.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk terus mendukung penyelesaian proyek tersebut.
Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Muhibuddin menekankan bahwa kolaborasi seluruh pihak harus diwujudkan secara nyata di lapangan, bukan sekadar komitmen administratif.
“Kita ingin kolaborasi ini betul-betul berjalan dalam kerja nyata, bukan hanya di atas kertas. Tidak boleh ada ego sektoral yang menghambat percepatan pembangunan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan proyek tetap mengedepankan prinsip tepat sasaran, tepat anggaran, tepat waktu, dan tepat kualitas, serta menjaga integritas seluruh pihak yang terlibat.
Selain itu, Muhibuddin menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat, khususnya dalam proses pembebasan lahan. Pemerintah daerah diminta aktif membangun komunikasi dengan masyarakat adat dan nagari.
“Pembangunan harus tetap memperhatikan hak masyarakat. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.
Dari sisi teknis, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR, Dedy Gunawan menjelaskan proyek Tol Padang–Pekanbaru telah direncanakan sejak 2005 dan menjadi bagian dari jaringan Tol Trans Sumatera.
Sejumlah ruas, seperti Pekanbaru–Bangkinang, telah beroperasi, sementara ruas lainnya masih dalam tahap persiapan, termasuk penyusunan dokumen dan peninjauan desain.
Untuk ruas Bukittinggi–Sicincin, saat ini tengah dipersiapkan oleh PT Hutama Karya, mulai dari studi kelayakan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), hingga proses pembebasan lahan.
Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro menegaskan bahwa percepatan proyek menjadi hal yang krusial, mengingat penundaan berpotensi meningkatkan biaya serta mengurangi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Untuk itu, seluruh pihak diminta menetapkan penanggung jawab (PIC) serta menyusun timeline yang jelas hingga proyek dapat diselesaikan sesuai target. (adpsb/marlim)
