BUKITTINGGI, SINYALGONEWS – Video berisi keluhan sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di kawasan wisata Jam Gadang, Kota Bukittinggi, menjadi perbincangan hangat di media sosial. Video yang diunggah melalui akun TikTok @amrileffendi memperlihatkan beberapa pedagang menyampaikan keresahan mereka setelah dilakukannya penataan lapak dan kios oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.
Dalam video yang berdurasi 6 menit 42 detik tersebut, sedikitnya lima orang pedagang mengaku kesulitan memperoleh tempat berjualan setelah penataan dilakukan. Mereka menyebut sudah sekitar 25 hari tidak dapat berjualan secara normal sehingga pendapatan mereka turun drastis.
Salah seorang pedagang yang terekam dalam video mengatakan bahwa para pedagang lama justru belum mendapatkan tempat di lokasi yang telah ditata. Akibatnya, mereka kehilangan mata pencarian yang selama ini menjadi sumber nafkah keluarga.
“Pedagang lama tidak dapat tempat. Kami sudah sekitar 25 hari tidak bisa berjualan. Penghasilan sekarang paling sekitar Rp30 ribu sehari,” ujar seorang pedagang dalam video tersebut.
Keluhan itu mendapat perhatian luas dari masyarakat. Banyak warganet menyampaikan simpati kepada para pedagang kecil yang mengaku terdampak langsung oleh kebijakan penataan kawasan.
Selain mengeluhkan sulitnya memperoleh lapak, para pedagang dalam video tersebut juga menyampaikan dugaan adanya praktik jual beli lapak. Mereka mengaku mendengar informasi bahwa untuk memperoleh satu lapak di lokasi baru diperlukan biaya yang nilainya mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah.
Pernyataan tersebut masih berupa pengakuan para pedagang dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Hingga kini belum ada bukti maupun keterangan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan tersebut.
Dalam video yang sama, para pedagang berharap Pemerintah Kota Bukittinggi dapat memberikan perhatian terhadap kondisi mereka. Mereka meminta solusi agar dapat kembali berdagang secara layak. “Kami minta perhatian Bapak Wali Kota Bukittinggi. Tolong kami pedagang kecil supaya bisa kembali mencari nafkah,” ungkap salah seorang pedagang.
Kawasan Jam Gadang selama ini dikenal sebagai ikon pariwisata Kota Bukittinggi yang setiap hari dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Penataan kawasan perdagangan di sekitar objek wisata tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib, nyaman, bersih, serta meningkatkan daya tarik wisata.
Namun demikian, setiap proses penataan tentu memiliki dampak sosial dan ekonomi yang perlu menjadi perhatian bersama. Pedagang kecil merupakan bagian dari denyut perekonomian kawasan wisata sehingga aspirasi mereka juga perlu didengar dan dicarikan jalan keluar yang terbaik.
Video viral tersebut telah ditonton ribuan pengguna media sosial dan memunculkan berbagai tanggapan. Sebagian warganet berharap pemerintah segera memberikan penjelasan mengenai mekanisme penempatan lapak baru agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Sebagian lainnya meminta adanya dialog terbuka antara pemerintah dan para pedagang sehingga solusi dapat dicapai tanpa merugikan salah satu pihak.
Hingga berita ini disusun, Sinyalgonews belum memperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Kota Bukittinggi maupun Dinas yang membidangi pengelolaan pasar terkait isi video tersebut, termasuk mengenai keluhan pedagang dan dugaan adanya jual beli lapak sebagaimana disampaikan dalam rekaman yang beredar.
Redaksi Sinyalgonews berupaya melakukan konfirmasi kepada Walikota Bukittinggi dan Kadis Perdagangan dan Perindustrian, akan tetapi sampai berita ini diturunkan, tidak ada jawaban dari kedua pejabat tersebut. Langkah ini penting dilakukan agar informasi yang diterima masyarakat tetap berimbang, akurat, dan memenuhi kaidah jurnalistik.
Apabila nantinya terdapat klarifikasi maupun tanggapan resmi dari pemerintah, Sinyalgonews akan memuatnya sebagai bagian dari pemberitaan lanjutan sehingga publik memperoleh informasi secara utuh dan tidak hanya berdasarkan satu sudut pandang.
Penataan kota merupakan kebutuhan untuk mendukung kemajuan sektor pariwisata dan menciptakan kawasan yang lebih tertib. Namun di sisi lain, keberlangsungan usaha para pedagang kecil juga menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Diharapkan seluruh pihak dapat mengedepankan dialog, transparansi, dan solusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
(Tim Sinyalgonews)
