PADANG, Sinyalgonews.com,–Pemerintah Kota Padang menunjukkan keseriusannya dalam mendukung transformasi digital penyaluran bantuan sosial nasional. Kota Padang bahkan ditunjuk sebagai salah satu daerah percontohan atau pilot project dalam penerapan Digital Bansos berbasis data kependudukan digital yang terintegrasi. Program ini diharapkan mampu menciptakan sistem penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat.
Melalui program tersebut, penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) akan menjadi syarat utama bagi masyarakat untuk mengakses bantuan sosial dari pemerintah. Langkah ini dinilai sebagai upaya besar untuk mengurangi persoalan data ganda, penerima fiktif, hingga kesalahan sasaran yang selama ini kerap menjadi sorotan dalam penyaluran bantuan sosial.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Ances Kurniawan, menegaskan bahwa kesiapan Pemko Padang merupakan bagian dari komitmen Program Unggulan Padang Melayani. Menurutnya, sistem digital sangat penting untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Penggunaan IKD memungkinkan proses verifikasi dilakukan secara real time sehingga risiko kesalahan data dapat ditekan seminimal mungkin,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Program Digital Bansos ini menjadi salah satu inovasi nasional yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Kota Padang dipilih karena dinilai memiliki kesiapan data kependudukan yang baik serta dukungan pemerintah daerah yang cukup kuat dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik.
Dalam pelaksanaannya nanti, Disdukcapil Kota Padang akan berperan sebagai koordinator wilayah. Untuk mendukung kelancaran program tersebut, sebanyak sekitar 1.700 hingga 1.750 agen pendamping disiagakan hingga tingkat RT dan RW. Mereka bertugas membantu masyarakat dalam proses aktivasi IKD serta memastikan warga memahami penggunaan identitas digital tersebut.
Kehadiran agen pendamping ini dianggap sangat penting karena tidak semua masyarakat terbiasa menggunakan layanan digital. Pemerintah ingin memastikan seluruh warga, termasuk kalangan lanjut usia dan masyarakat yang belum akrab dengan teknologi, tetap dapat mengakses bantuan tanpa hambatan berarti.
Sebelumnya, persiapan program Digital Bansos juga telah dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Padang pada April 2026 lalu. Pertemuan itu dihadiri berbagai pihak seperti Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Polhukam, Kemenpan-RB, Kementerian Komunikasi dan Digital, hingga Bank Indonesia.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyebut digitalisasi menjadi solusi penting untuk menyelaraskan data kemiskinan administratif dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Menurutnya, selama ini masih ditemukan perbedaan antara data penerima bantuan dengan fakta sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
“Transformasi digital diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan klasik penyaluran bansos yang sering memicu polemik,” katanya.
Selain itu, penggunaan IKD dinilai akan mempercepat pelayanan publik di berbagai sektor. Tidak hanya untuk bantuan sosial, identitas digital juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai urusan administrasi pemerintahan yang membutuhkan verifikasi data kependudukan secara cepat dan aman.
Berdasarkan data Dukcapil, aktivasi IKD di Kota Padang disebut menjadi salah satu yang tertinggi di Sumatera Barat. Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah pusat menunjuk Kota Padang sebagai daerah percontohan transformasi digital bansos di wilayah Sumatera.
Program Digital Bansos sendiri ditargetkan mulai diluncurkan secara resmi pada Oktober 2026 mendatang. Pemerintah berharap keberhasilan program di Kota Padang nantinya dapat menjadi model penerapan sistem perlindungan sosial berbasis digital di daerah lain di Indonesia.
Masyarakat pun diimbau segera melakukan aktivasi IKD agar tidak mengalami kendala saat program mulai diterapkan. Pemerintah Kota Padang juga terus melakukan sosialisasi kepada warga agar memahami manfaat serta tata cara penggunaan identitas kependudukan digital tersebut.
Dengan penerapan sistem digital yang terintegrasi, diharapkan penyaluran bantuan sosial ke depan menjadi lebih tepat sasaran, transparan, efisien, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah.
Editor: TEUKU HUSAINI
Sinyalgonews.com
