PADANG, Sinyalgonews.com,–Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sumatera Barat kembali menjadi sorotan publik. Desakan agar pengawasan distribusi BBM diperketat mencuat setelah aparat menemukan dugaan praktik penyelewengan dan pelangsiran BBM subsidi di sejumlah wilayah. Masyarakat meminta agar lebih tegas dalam mengontrol distribusi BBM agar tepat sasaran dan tidak merugikan rakyat kecil.
Kasus terbaru terjadi di wilayah Solok, ketika aparat bersama Dinas ESDM Sumbar mengamankan seorang pelansir di salah satu SPBU. Temuan tersebut memicu kekhawatiran masyarakat bahwa praktik penyalahgunaan BBM subsidi masih terus berlangsung di lapangan.
Berbagai kalangan menilai pengawasan terhadap SPBU harus diperketat, terutama untuk BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar yang selama ini rawan disalahgunakan. Praktik pengisian berulang menggunakan kendaraan modifikasi hingga jeriken dinilai menjadi salah satu penyebab distribusi BBM tidak tepat sasaran.
Pemerintah bersama aparat penegak hukum juga diminta tidak hanya melakukan razia sesaat, tetapi membangun sistem pengawasan berkelanjutan. Penggunaan teknologi digital dan integrasi data transaksi dianggap penting untuk mencegah permainan oknum tertentu di lapangan.
Sebelumnya, juga pernah memberikan sanksi penghentian sementara terhadap salah satu SPBU di Sumatera Barat karena ditemukan indikasi penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi jenis Solar. Langkah itu menjadi peringatan keras agar seluruh pengelola SPBU mematuhi aturan distribusi energi bersubsidi.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyatakan komitmennya menjaga distribusi BBM agar tetap sesuai aturan. Pihak Pertamina menegaskan seluruh sistem digitalisasi SPBU telah terkoneksi dan terus diawasi guna memastikan kualitas maupun kuantitas BBM tetap terjaga.
Hiswana Migas Sumbar juga menegaskan bahwa pihaknya mendukung tata kelola distribusi BBM yang transparan dan sesuai regulasi. Organisasi tersebut menyatakan seluruh anggota harus menjunjung etika bisnis serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pelayanan energi.
Pengamat energi di Sumbar menilai persoalan BBM bukan hanya soal stok, tetapi menyangkut pengawasan distribusi hingga ke tingkat SPBU. Sebab, jika pengawasan lemah, maka subsidi negara yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil justru berpotensi dinikmati pihak tertentu untuk kepentingan bisnis ilegal.
Masyarakat berharap Pertamina, Hiswana Migas, pemerintah daerah, dan aparat kepolisian dapat bekerja lebih serius mengawasi distribusi BBM di Sumbar. Penindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan dinilai penting agar kelangkaan dan antrean panjang BBM tidak kembali terjadi di berbagai daerah.
Selain itu, masyarakat juga meminta adanya saluran pengaduan yang mudah diakses apabila ditemukan indikasi penyimpangan di SPBU. Transparansi distribusi BBM dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional.
Editor: TEUKU HUSAINI
Sinyalgonews.com
