Padang, Sinyalgonews.com,–Bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat (Sumbar) pada akhir November 2025 lalu menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius dan meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat terdampak. Sejak hari pertama kejadian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bergerak cepat dengan memprioritaskan keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta percepatan penanganan darurat dan pemulihan awal.
Di tengah situasi krisis tersebut, dukungan dan solidaritas nasional mengalir dengan kuat. Pemprov Sumbar menerima bantuan lintas sektor, mulai dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah se-Indonesia, TNI/Polri, BUMN dan BUMD, lembaga sosial, mahasiswa, relawan, hingga masyarakat luas.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan kehadiran negara dan kuatnya solidaritas seluruh elemen bangsa menjadi penopang utama bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana.
“Dalam situasi bencana, yang paling utama adalah memastikan keselamatan warga serta terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Kami benar-benar merasakan kehadiran negara dan kuatnya solidaritas nasional. Sumatera Barat tidak sendiri, dan itu begitu terasa serta nyata,” ujar Mahyeldi di Padang, Selasa malam (30/12/2025).
Hingga 30 Desember 2025, tercatat lebih dari Rp50 miliar bantuan keuangan telah diterima Pemprov Sumbar dari berbagai sumber untuk penanganan bencana. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Presiden Republik Indonesia sebesar Rp20 miliar, bantuan dari 59 pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia sebesar Rp26.499.967.100, serta bantuan dari BUMN/BUMD, lembaga sosial, mahasiswa, PMI, Baznas, dan donasi masyarakat yang mencapai Rp4.621.999.900.
Dukungan tersebut diperkuat oleh kebijakan Pemerintah Pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tanggal 1 Desember 2025 tentang Bantuan Keuangan bagi Daerah Terdampak Bencana.
Sebagai bentuk tanggung jawab dan percepatan penanganan di lapangan, hingga 30 Desember 2025 Pemprov Sumbar telah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp24.259.970.000 kepada 13 kabupaten dan kota terdampak. Penyaluran tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan darurat, pemulihan layanan dasar, serta dukungan langsung kepada masyarakat.
Adapun rincian penyaluran bantuan ke daerah meliputi Kabupaten Agam sebesar Rp4.129.970.000; Kota Padang Rp3.445.000.000; Kabupaten Solok Rp3.445.000.000; Kabupaten Padang Pariaman Rp2.670.000.000; Kabupaten Pasaman Barat Rp2.620.000.000; Kabupaten Tanah Datar Rp2.450.000.000;
Kemudian untuk Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp1.730.000.000; Kota Padang Panjang Rp1.410.000.000; Kota Solok Rp780.000.000; Kota Pariaman Rp395.000.000; Kabupaten Pasaman Rp395.000.000; Kabupaten Lima Puluh Kota Rp395.000.000; serta Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp395.000.000.
“Penyaluran bantuan tersebut kami prioritaskan untuk kebutuhan darurat, pemulihan layanan dasar, serta dukungan langsung kepada masyarakat terdampak,” jelas Mahyeldi.
Selain bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menyalurkan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada organisasi perangkat daerah yang menangani langsung kebencanaan, antara lain BPBD, Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, Dinas Sosial, dan Satpol PP.
“Total realisasi Belanja Tidak Terduga yang telah disalurkan mencapai Rp8.163.708.300. Dana ini digunakan untuk penyediaan logistik darurat, penanganan korban, serta perbaikan awal infrastruktur di lokasi terdampak,” ungkap Gubernur.
Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada fase darurat semata, melainkan harus dilanjutkan dengan pemulihan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Penanganan bencana tidak boleh berhenti pada respon awal. Fokus kami adalah pemulihan yang berkeadilan, memulihkan kehidupan warga, membangun kembali sarana vital, serta memastikan masyarakat dapat bangkit dan menjalani kehidupan dengan bermartabat,” tegasnya.
