PEKANBARU, Sinyalgonews.com,–Skema anggaran advertorial senilai Rp1.875.000.000 di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru kini tak lagi sekadar menjadi sorotan. Publik mulai mencium bau tak sedap yang mengarah pada dugaan praktik tidak transparan dalam pengelolaan uang rakyat.
Kegiatan bertajuk “Penerbitan Advertorial pada Media Online” dengan volume 750 kali tayang itu kini dipertanyakan dari berbagai sisi. Bukan hanya soal nilai yang fantastis, tetapi juga minimnya keterbukaan dari pihak yang bertanggung jawab.
Yang paling disorot:
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru memilih bungkam total saat dikonfirmasi.
750 Tayang, Rp1,8 Miliar — Logika Anggaran Dipertanyakan
Jika dihitung secara kasar, nilai per tayang advertorial menimbulkan tanda tanya besar. Publik mempertanyakan apakah angka tersebut benar-benar sesuai dengan harga pasar, atau justru diduga terjadi penggelembungan (mark-up).
* Lebih jauh lagi, hingga kini tidak ada kejelasan:
* Media mana saja yang menerima kerja sama
* Bagaimana proses penunjukan dilakukan
Apakah ada seleksi terbuka atau hanya “lingkaran tertentu”
* Siapa yang mengendalikan distribusi anggaran
Ketiadaan jawaban ini membuka ruang dugaan bahwa proyek ini bukan sekadar kegiatan publikasi, melainkan diduga menjadi ladang pembagian anggaran.
Bungkamnya Pejabat, Indikasi Kuat Ada yang Ditutup-tutupi? Dalam setiap kasus dugaan penyimpangan anggaran, pola klasik sering muncul: pertanyaan publik meningkat — pejabat memilih diam.
Upaya konfirmasi melalui WhatsApp tidak direspons. Tidak ada klarifikasi, tidak ada bantahan, bahkan tidak ada upaya meredam isu. Sikap ini memicu dugaan serius apakah ada sesuatu yang memang sengaja tidak ingin dijelaskan ke publik?
Polanya Mengarah: Anggaran Gemuk dalam Satu Program
Tak berhenti di advertorial, dalam program yang sama juga muncul sejumlah pos anggaran lain yang nilainya tidak kalah mencolok:
* Perjalanan dinas mencapai hampir Rp2 miliar.
* Sewa alat kantor ratusan juta
* Belanja rutin lainnya dengan nilai signifikan
Jika disusun, pola ini memunculkan dugaan: anggaran besar dikumpulkan dalam satu program, lalu dibagi dalam berbagai pos yang sulit diawasi publik.
Dugaan “Bancakan Anggaran” Mencuat
Dengan kombinasi:
* Nilai anggaran besar
* Minim transparansi
* Tidak ada klarifikasi pejabat
* Banyaknya pos dalam satu program
Maka wajar jika publik mulai mengarah pada satu dugaan serius:
adanya potensi “bancakan anggaran” yang dibungkus dalam kegiatan formal.
Meski demikian, dugaan ini tentu harus dibuktikan melalui audit dan penyelidikan resmi. Sejumlah pihak kini mendesak:
Audit menyeluruh terhadap paket advertorial Rp1,8 miliar
Pembukaan data penerima anggaran ke publik Penelusuran alur distribusi dana
Keterlibatan aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi pelanggaran Jika tidak segera dibuka, kasus ini berpotensi menjadi skandal besar yang menyeret banyak pihak.
Dalam konteks ini, diam bukan lagi netral.
Diam justru mempertegas kecurigaan.
Karena ketika uang rakyat dipertanyakan,
setiap detik tanpa jawaban adalah bahan bakar bagi dugaan.
Hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru masih belum memberikan klarifikasi resmi.
