Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh
Munculnya sertifikat kepemilikan laut ataupun pantai secara tiba-tiba membuat mata publik terbelalak atas pengelolaan negara selama ini.
Kasus semacam ini sebenarnya sudah pernah terjadi di Madura pada tahun 2023 yang menjadikan polemik di masyarakat karena rakyat menganggap pantai adalah wilayah publik yang tidak bisa dijadikan wilayah private.
Dimana pantai adalah area publik dan merupakan tanah milik negara, sehingga dilarang untuk dijadikan sebagai area privat atau diprivatisasi. Pemda seharusnya memberikan sosialisasi agar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan akses bagi publik.
*Kalau seluruh pesisir pantai sudah menjadi seperti kawasan PIK semua, itu artinya Negara sudah tidak mempedulikan rakyat sedikitpun Pejabat Negara sudah melacurkan diri dihadapan oligarki demi kenyamanan sesaat para jajarannya, Sama artinya Penyelenggara negara telah mengamputasi kesejahteraan rakyat secara dini*
Pada saat itu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep, Madura, Jawa Timur, melakukan investigasi dan penelitian terhadap proses penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dikawasan Pantai Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura.
Kita tidak boleh berhenti untuk membuat mata penguasa terbuka, presiden *Prabowo sudah tegas tapi para menteri dan pejabat dibawahnya terlihat lebih patuh pada oligarki dan Jokowi, mestinya Negara dalam hal ini Menteri terkait sigap dan tidak blunder seperti yang terlihat saat ini saling melempar tanggung jawab dalam mengatasi pemagaran laut dan PSN PIK 2.*
Jutaan lahan sudah mereka kuasai, seluruh sendi sendi ekonomi sudah mereka monopoli negara dibuat tidak mampu mengendalikan pasar, akibatnya rakyat menjadi objek ekploitasi APBN yang disebabkan lemahnya negara dalam mengelola sumber daya alam di Republik ini.
Kita flashback pada masa orde baru yang dimata pembencinya seolah warisan orde baru adalah rezim yang otoritarian.*Namun sejahat jahatnya orde baru masih memberikan lahan bagi rakyatnya dengan program transmigrasi yang biaya hidupnya ditanggung Negara selama belum mendapatkan panen* tapi saat ini yang ada lahan dibagikan kepada para konglomerat secara ugal ugalan oleh pejabat pengkhianat yang tidak merasakan bagaimana negara ini berdiri atas pengorbanan darah para pejuang.
*Pemimpin negara seperti Jokowi telah terlena oleh gaya hedonisme sehingga hal hal yang bersifat fundamental ditukar dengan receh yang berakibat mengorbankan masa depan rakyatnya*
Presiden Prabowo harus mewujudkan janji janjinya yang akan mengembalikan hak hak rakyat tidak berhenti pada tataran Narasi.
*Oligarki tidak boleh menang terhadap negara apalagi mengangkangi negara , semua tinggal good Will dari Presiden Prabowo yang bisa membekukan asset asset oligarki dengan secarik kertas kapan saja presiden mau*
*Sahabat Ida fIllah & lillah*✒️
Yang saat ini sedang terjadi adalah proses perampasan lahan rakyat, proses perpindahan kedaulatan rakyat dan bangsa..PSN dijadikan kendaraan oleh Oligarki untuk mengambil alih kekuasaan negeri ini, dan mereka punya modal cukup besar untuk menutup mulut rakyat yang minim pengetahuan, minim iman dan tidak berpikir jauh ke depan untuk nasib anak cucunya.
Pemagaran laut adalah bagian terkecil dari ambisi mereka untuk menguasai seluruh perairan Indonesia disamping penguasaan daratan..dan pembongkaran pagar laut di perairan Banten utara belum masuk kedalam proses pembatalan PSN PIK 2
Inti masalah adalah PSN diantaranya PSN PIK 2, dan Presiden Prabowo belum pernah mengatakan secara gamblang *batalkan PSN PIK 2*, padahal masalah ini sudah jadi isue centre di Indonesia.
Begitu pula dengan Menteri ATR yang beberapa waktu lalu mengatakan akan mengkaji ulang pembangunan PSN PIK 2 karena ada pelanggaran tata ruang, tapi sampai saat ini hal itu menguap…rupanya Menteri ATR menunggu rakyat lupa dan berusaha mengalihkan perhatian..
*Noted:*
Kami akan tagih janji Bapak Menteri untuk mengkaji ulang PSN PIK 2 dan mengingatkan Presiden RI untuk membawa masalah ini ke rapat kabinet dan BATALKAN..demi RAKYAT dan Kedaualatan Bangsa.
*Keluarlah dari ketiak Jokowi dan cengkraman Oligarki, Rakyat bersama pemimpin yang amanah*.
Wassalamualaikum warrohmatullahi wabarokatuh
*Id@ NKusdianti*
_Sekjend FTA_
