Selatan, Sinyalgonews.com,–Tim Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) bersama Kementerian Dalam Negeri melakukan verifikasi lapangan di Kawasan Ekowisata Amping Parak, Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa (18/11/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari proses penilaian terhadap Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, yang diusulkan Pemprov Sumbar sebagai penerima Satyalancana Wira Karya atas kontribusinya dalam penguatan kawasan pesisir dan sektor kelautan–perikanan.
Verifikasi dilakukan untuk mencocokkan laporan program yang diajukan Pemprov Sumbar, khususnya terkait mitigasi abrasi, rehabilitasi mangrove, penguatan ekosistem pesisir, serta pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Amping Parak dipilih sebagai lokasi peninjauan karena berhasil bertransformasi dari kawasan rawan abrasi menjadi destinasi ekowisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga.
Tim penilai dipimpin Karo Pers TNI dan Polri Setmilpres Kemensetneg, Brigadir Jenderal TNI Maulana Ridwan bersama Kepala Subdirektorat Kelautan dan Perikanan, Dr. Tantri Lisdiawati. Dari Pemprov Sumbar sendiri hadir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Reti Wafda serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tasliatul Fuaddi.
Brigjen Maulana menilai penataan kawasan pesisir yang dilakukan Pemprov Sumbar menunjukkan upaya nyata pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Verifikasi ini memastikan bahwa program yang dilaporkan benar-benar berjalan. Di Amping Parak, kita melihat bagaimana mangrove ditanam kembali, abrasi dikendalikan, dan kawasan pesisir justru menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya visi jangka panjang dalam pengelolaan pesisir. “Kawasan pesisir harus memberi manfaat tidak hanya hari ini, tetapi juga bagi generasi mendatang. Ekosistem ini harus dijaga agar tetap produktif dan tidak hanya tinggal sejarah,” jelasnya.
Brigjen Maulana menambahkan bahwa setiap provinsi mengusulkan kandidat berbeda untuk menerima Satyalancana Wira Karya, dan Gubernur Mahyeldi merupakan usulan utama dari Sumatera Barat. Namun, ia menegaskan bahwa tim verifikasi tidak menentukan hasil akhir.
“Kami hanya mengumpulkan data dan mencocokkan laporan. Penetapan akhir berada di tangan tim pusat,” katanya.
Rencananya, pengumuman penerima Satyalancana Wira Karya akan disampaikan pada 13 Desember 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Nusantara, menyesuaikan agenda Presiden dan kementerian terkait. (adpsb/marlim)
